Oleh Bob Widyahartono *)
Belakangan ini peranan usaha kecil menengah (UKM) makin banyak dijadikan bahan pemikiran dan diskusi untuk dibuatkan arahan (directions) bagi pihak-pihak yang secara nyata terlibat (real stakeholders) dalam proses pengembangan diri secara professional dan kredibel.
Dalam realita sehari-hari tidak semulus pikiran kebanyakan pembuat kebijakan (policy makers) yang belum pernah menjadi pelaku bisnis dengan segala tantangan dengan penciptaan inefisiensi (high cost). Sudah saatnya pembuat kebijakan menyangkut UKM menyadari untuk tidak berilusi muncul dengan segala teori dan konsep yang mereka peroleh dari bangku kuliah.
Bagi kebanyakan UKM, dengan kompetensi professional yang masih terbatas, antara lain permasalahnya adalah "apakah strategi yang terbaru dan terbaik" dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sejauh mana pemilik bisnis di negeri ini konsisten dalam perlakuannya terhadap karyawan --baik di eselon tinggi maupun terendah -- sebagai aset yang bukan sebagai beban atau faktor produksi barang atau jasa? Lalu, apakah pemilik mau melaksanakan strategi bisnis secara profesional?
Dengan pengembangan SDM secara profesional, maka mereka dapat menyatakan diri bahwa melalui pengembangan SDM kapasitas dan kemampuan organisasi bisnisnya --baik dalam sektor industri manufaktur maupun jasa dalam segi marketing, pembelanjaan, dan proses produksi dengan teknologi mutakhir tepat guna-- menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan untuk beraliansi strategis, baik dengan rekan bisnis domestik maupun yang berasal dari kawasan Asia Timur atas dasar sama-sama menguntungkan (win-win basis).
Oleh karena itu, masyarakat dapat menelaah realitas bisnis di negeri ini, terutama di daerah. Secara historis bisnis di negeri ini dalam skala kecil, menengah, bahkan sampai besar hingga kini adalah bisnis keluarga, sekalipun hanya ada beberapa yang menyatakan diri profesional dan go public. Bagian personalianya (yang belum disebut Bagian SDM) dibentuk dan hingga kini masih banyak berfungsi sekadar merekrut pegawai, membuat daftar hadir/absensi, membuat daftar upah dan gaji, serta tunjangan bulanan, kemudian mencatat pengeluaran pegawai. Kalau pun ada kegiatan pelatihan, maka hal itu pun dilakukan karena "yang lain juga punya program pelatihan".
Dalam banyak perusahaan, pegawai masih diperlakukan sebagai faktor produksi, meskipun dengan perkembangan bisnis mereka sudah ada yang mulai memperlakukan pegawai sebagai SDM. Masih banyak bisnis keluarga yang gaya manajemennya sangat tertutup, dan dalam realita sehari-hari mempekerjakan pegawai non-keluarga dalam bagian personalia yang bisa dibebaskan dari tugas dan fungsi bisnis yang lebih penting, seperti marketing dan keuangan, serta produksi.
Bagian SDM sudah saatnya menjadi satu sistem. Subsistem utamanya adalah: 1. rekruitmen dan penempatan staf dan pegawai, 2. perencanaan, 3. hubungan kepegawaian, 4. sistem balas jasa dan tunjangan, 5. pelatihan dan pengembangan karir.
Pada gilirannya, filosofi Bagian SDM yang bersumber pada filosofi bisnis itu dirumuskan dan disampaikan pada seluruh SDM dalam organisasi, yang intinya adalah: 1. SDM ada dan eksis dalam setiap organisasi karena mereka memberikan karya kegiatannya dengan biaya yang bersaing; 2. misi SDM adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi karena hubungannya dengan keterkaitan "manusia-manusia dan manusia-sistem"; 3. SDM harus menggerakkan manajemen dalam interaksinya dengan persoalan manusia; 4. Bagian SDM merupakan fungsi profesional, dengan anggota yang memiliki dedikasi bagi pengembangan karyawan dengan cara yang memenuhi kebutuhan individu dalam berkarya dan memberikan manfaat bagi bisnis.
Dengan rumusan dasar ini, maka langkah yang melekat adalah penjabaran serangkaian nilai yang sejiwa dengan filosofi. Nilai merupakan kebiasaan atau ideal sosial yang menurut suatu kelompok manusia adalah positif atau negatif. Adanya nilai dalam organisasi memberikan landasan perilaku yang dapat diterima dalam kedudukan apapun apakah manajemen puncak, menengah, ataupun karyawan biasa.
Perilaku yang dapat diterima adalah mengambil risiko dan membuat kesalahan dalam operasi. Dengan berkembangya bisnis dan memasuki era Asia Timur, maka setiap manajemen bisnis dihadapkan pada kompleksitas. Pemilik dan keluarga inti menghadapi masalah dalam suatu sistem yang memberikan kedudukan pada anggota keluarga, meskipun tidak memiliki profesionalisme.
Anehnya, di negeri ini tumbuhnya kesadaran akan kompleksitas semacam itu, kalau operasi bisnis berada dalam "krisis" layaknya krisis keuangan (utang yang membengkak, piutang yang tidak dilunasi), krisis karena memproduksi barang yang sudah usang dan terlalu mahal, krisis gara-gara memberikan kredit hingga menjadi "kredit bermasalah". Kemudian, kecenderungan yang dilakukan adalah dicarilah pemecahan yang sifatnya instant dengan membajak karyawan perusahaan lain, sedangkan dari dalam kurang mereka tumbuhkan peluang untuk profesionalisme.
Kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM mulai tumbuh. Soalnya, sikap pandang masih saja ada yang menghendaki dari pengembangan SDM untuk menitikberatkan pelatihan pada teknik dan cara baru untuk menjual lebih banyak dengan laba yang maksimum, dan bagaimana membuat pelanggan puas sekalipun mutu produk dan jasa tidak kompetitif dibandingkan pesaing (kalau perlu dengan menutup-nutupi kelemahan) masih banyak terjadi.
Strategi dan teknologi tepat guna akan makin menjadi berwajah Asia dan kurang Barat hingga yang menjadi isu adalah kualifikasi apa yang diperlukan dari SDM di negeri ini dalam transformasi dari berbisnis sendiri ke beraliansi strategik dengan rekan dari Asia Timur.
Semua hal itulah yang menjadi tantangan mendesak, dan memerlukan kearifan sekaligus wawasan visioner guna menciptakan manajer yang memiliki jiwa kewirausahaan, profesional, dan sekaligus beretika. (*)
Bob Widyahartono (bobwidya@cbn.net.id) adalah Pengamat Ekonomi Studi Pembangunan, terutama masalah Asia Timur; Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (Untar) Jakarta.
Senin, 24 November 2008
Batan Hasilkan Makanan Siap Saji Hasil Radiasi
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sedang mengajukan uji toksisitas serta mendapatkan izin (clearance) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berbagai jenis makanan siap saji hasil radiasi.
"Makanan siap saji hasil radiasi ini ini misalnya dodol, nugget, rendang, dan lain-lain sehingga menjadi sangat awet dan baik untuk berbagai keperluan," kata Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Batan, Zainal Abidin di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan makanan siap saji yang mampu bertahan sampai berbulan-bulan dibutuhkan untuk berbagai keperluan militer, bantuan bencana alam, penjualan di supermarket, ekspor usaha kecil-menengah, hingga untuk keperluan katering di angkutan udara dan laut.
Sebelumnya Batan memang sudah merilis berbagai bahan pangan hasil radiasi, seperti rempah-rempah, jamu, ikan asin, hingga udang beku dan telah dimanfaatkan di pasaran.
"Sebenarnya Batan hanya memiliki dua peralatan irradiator untuk riset, namun di sela keperluan riset, Batan juga menyediakannya bagi masyarakat dan usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan pengawetan dengan radiasi," katanya.
Hasilnya, katanya, dimasukkan dalam pendapatan negara bukan pajak yang berdasarkan Keppres hanya di-"charge" Rp360 ribu per meter kubik.
Pihaknya saat ini juga sedang melakukan penjajagan radiasi buah-buahan asli Indonesia seperti mangga dan manggis untuk keperluan ekspor bersama Deptan.
Dengan radiasi, lanjutnya, makanan menjadi awet, misalnya, ikan pepes mampu bertahan sampai setahun. Batan pernah mengirim bantuan ikan pepes hasil radiasi ini untuk para korban bencana tsunami Aceh.
Dengan radiasi makanan dapat dibebaskan dari mikroorganisme tanpa mengakibatkan perubahan warna, rasa dan struktur kimiawinya, bahkan tidak meninggalkan residu bahan kimia pada bahan yang diawetkan.
"Kelebihan teknik pengawetan dengan radiasi dibandingkan dengan teknik lainnya yakni dapat membunuh mikroba pada seluruh lapisan bahan yang diawetkan. Misalnya bakteri patogen seperti salmonella yang mengkontaminasi produk perikanan segar tak bisa dihilangkan secara sempurna dengan teknik lain kecuali dengan radiasi," katanya.
Ia juga membantah makanan hasil radiasi berbahaya, karena jenis radiasi yang digunakan untuk pengawetan makanan bersifat gelombang elektromagnetik yang tak menyebabkan makanan tersebut menjadi tercemar radioaktif.(*)
"Makanan siap saji hasil radiasi ini ini misalnya dodol, nugget, rendang, dan lain-lain sehingga menjadi sangat awet dan baik untuk berbagai keperluan," kata Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Batan, Zainal Abidin di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan makanan siap saji yang mampu bertahan sampai berbulan-bulan dibutuhkan untuk berbagai keperluan militer, bantuan bencana alam, penjualan di supermarket, ekspor usaha kecil-menengah, hingga untuk keperluan katering di angkutan udara dan laut.
Sebelumnya Batan memang sudah merilis berbagai bahan pangan hasil radiasi, seperti rempah-rempah, jamu, ikan asin, hingga udang beku dan telah dimanfaatkan di pasaran.
"Sebenarnya Batan hanya memiliki dua peralatan irradiator untuk riset, namun di sela keperluan riset, Batan juga menyediakannya bagi masyarakat dan usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan pengawetan dengan radiasi," katanya.
Hasilnya, katanya, dimasukkan dalam pendapatan negara bukan pajak yang berdasarkan Keppres hanya di-"charge" Rp360 ribu per meter kubik.
Pihaknya saat ini juga sedang melakukan penjajagan radiasi buah-buahan asli Indonesia seperti mangga dan manggis untuk keperluan ekspor bersama Deptan.
Dengan radiasi, lanjutnya, makanan menjadi awet, misalnya, ikan pepes mampu bertahan sampai setahun. Batan pernah mengirim bantuan ikan pepes hasil radiasi ini untuk para korban bencana tsunami Aceh.
Dengan radiasi makanan dapat dibebaskan dari mikroorganisme tanpa mengakibatkan perubahan warna, rasa dan struktur kimiawinya, bahkan tidak meninggalkan residu bahan kimia pada bahan yang diawetkan.
"Kelebihan teknik pengawetan dengan radiasi dibandingkan dengan teknik lainnya yakni dapat membunuh mikroba pada seluruh lapisan bahan yang diawetkan. Misalnya bakteri patogen seperti salmonella yang mengkontaminasi produk perikanan segar tak bisa dihilangkan secara sempurna dengan teknik lain kecuali dengan radiasi," katanya.
Ia juga membantah makanan hasil radiasi berbahaya, karena jenis radiasi yang digunakan untuk pengawetan makanan bersifat gelombang elektromagnetik yang tak menyebabkan makanan tersebut menjadi tercemar radioaktif.(*)
Tak Ada "Rush" di Muamalat Bengkulu
Penarikan dana besar-besaran (rush) di Bank Muamalat Bengkulu tidak terjadi bahkan ada kecendrungan jumlah dana yang ditempatkan makin meningkat sejalan bertambahnya bagi hasil hingga mencapai nilai setara delapan persen pertahun.
Supervisi manajer bank Muamalat Bengkulu, Peggy Triregina, di Bengkulu, Selasa, mengatakan, dari dana yang masuk hanya sebesar 50 persen yang ditarik kembali baik di ATM maupun langsung ke bank dan 20 persen disalurkan, sisanya tinggal di bank.
"Transaksi kita perhari mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Kondisinya tidak beda dengan sebelum adanya krisis keuangan global," ujarnya.
Kebijakan meningkatkan jaminan bagi dana masyarakat di perbankan dari Rp100 juta menjadi Rp2 Milyar ikut membantu dalam mengerem laju penarikan dana.
Peggy mengatakan, dampak krisis keuangan global belum begitu dirasakan oleh nasabah bank. Hingga kini juga belum ada nasabah yang minta direstrukturisasi ataupun dijadwal ulang utangnya.
Manajemen bank muamalat sendiri mensiasati krisis keuangan global tersebut dengan lebih hati-hati dalam menyalurkan dana agar tidak terjadi kredit yang berpotensi macet.
Dana pihak ketiga yang dikelola bank muamalat Bengkulu mencapai Rp90 milyar lebih sementara rasio simpanan terhadap pinjaman (FDR) mencapai 100 persen.
"Kita usahakan dana yang masuk dari Bengkulu bisa disalurkan kembali di daerah itu untuk menghidupkan sektor riil. Kebijakan itu juga diterapkan didaerah lain agar tidak terjadi pelarian modal (Capital flight)," ujarnya.
Peggy menegaskan, pertumbuhan nasabah bank muamalat juga terus meningkat secara signifikan dari waktu kewaktu. Kepercayaan itu tidak terlepas dari baiknya layanan yang diberikan serta kesadaran masyarakat untuk bertransaksi berdasarkan syariah.
Meski begitu, secara keseluruhan dana pihak ketiga yang singgah di perbankan syariah di Bengkulu termasuk bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) masih minim atau dibawah dua persen dari total perputaran dana perbankan didaerah itu.
Dalam penyaluran dana, pihaknya juga bekerja sama dengan baitul maal wattamwil (BMT) dan koperasi-koperasi untuk mengakomodir pinjaman anggotanya.
Sekarang ini, manajemen bank juga belum memberikan pinjaman untuk kegiatan konsumtif seperti kredit kendaraan ataupun biaya pendidikan anak.
"Kita lebih mengedepankan memajukan usaha kecil menengah (UKM). Bisa saja usaha kecil yang tengah kesulitan keuangan ditambah kreditnya dan dijadwal ulang pembayaran cicilan," ujarnya.(*)
Supervisi manajer bank Muamalat Bengkulu, Peggy Triregina, di Bengkulu, Selasa, mengatakan, dari dana yang masuk hanya sebesar 50 persen yang ditarik kembali baik di ATM maupun langsung ke bank dan 20 persen disalurkan, sisanya tinggal di bank.
"Transaksi kita perhari mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Kondisinya tidak beda dengan sebelum adanya krisis keuangan global," ujarnya.
Kebijakan meningkatkan jaminan bagi dana masyarakat di perbankan dari Rp100 juta menjadi Rp2 Milyar ikut membantu dalam mengerem laju penarikan dana.
Peggy mengatakan, dampak krisis keuangan global belum begitu dirasakan oleh nasabah bank. Hingga kini juga belum ada nasabah yang minta direstrukturisasi ataupun dijadwal ulang utangnya.
Manajemen bank muamalat sendiri mensiasati krisis keuangan global tersebut dengan lebih hati-hati dalam menyalurkan dana agar tidak terjadi kredit yang berpotensi macet.
Dana pihak ketiga yang dikelola bank muamalat Bengkulu mencapai Rp90 milyar lebih sementara rasio simpanan terhadap pinjaman (FDR) mencapai 100 persen.
"Kita usahakan dana yang masuk dari Bengkulu bisa disalurkan kembali di daerah itu untuk menghidupkan sektor riil. Kebijakan itu juga diterapkan didaerah lain agar tidak terjadi pelarian modal (Capital flight)," ujarnya.
Peggy menegaskan, pertumbuhan nasabah bank muamalat juga terus meningkat secara signifikan dari waktu kewaktu. Kepercayaan itu tidak terlepas dari baiknya layanan yang diberikan serta kesadaran masyarakat untuk bertransaksi berdasarkan syariah.
Meski begitu, secara keseluruhan dana pihak ketiga yang singgah di perbankan syariah di Bengkulu termasuk bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) masih minim atau dibawah dua persen dari total perputaran dana perbankan didaerah itu.
Dalam penyaluran dana, pihaknya juga bekerja sama dengan baitul maal wattamwil (BMT) dan koperasi-koperasi untuk mengakomodir pinjaman anggotanya.
Sekarang ini, manajemen bank juga belum memberikan pinjaman untuk kegiatan konsumtif seperti kredit kendaraan ataupun biaya pendidikan anak.
"Kita lebih mengedepankan memajukan usaha kecil menengah (UKM). Bisa saja usaha kecil yang tengah kesulitan keuangan ditambah kreditnya dan dijadwal ulang pembayaran cicilan," ujarnya.(*)
HIPMI Targetkan Tiga Usaha Kecil Menengah Masuk Bursa
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada tahun ini menargetkan tiga perusahaan usaha kecil menengah (UKM) masuk Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Sudah ada enam perusahaan UKM masuk bursa dan tahun ini tiga perusahaan UKM akan masuk bursa," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sandiago Uno, seusai acara penandatangan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) di Jakarta, Senin.
Menurut Uno, banyak kendala yang dihadapi oleh UKM untuk masuk ke bursa, seperti bentuk usaha, besarnya aset, biaya yang mahal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola perusahaan terbuka dan sebagainya.
Untuk itu, katanya, pihaknya melakukan kerjasama dengan BPUI serta Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL) untuk mencari formula guna memudahkan UKM masuk bursa.
"Kita akan menunggu hasil formula dari kerjasama ini, sehingga diharapkan lebih banyak UKM yang masuk ke bursa efek," harapnya.
Kerjasama HIPMI, BPUI dan CFISEL telah ditandatangani pada Senin ini dan dalam kerjasama ini akan membuat sebuah riset untuk membantu masuknya sektor UKM ke pasar modal dalam waktu enam bulan ke depan.
Uno pada waktu konferensi pers, mengungkapkan bahwa wujud kerjasama tersebut adalah dengan diadakannya riset bertema Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia melalui Pasar Modal dan riset tersebut akan ditangani oleh CFISEL.
"Dalam enam bulan ke depan, solusi permanen dapat kita persembahkan, terutama mengenai bagaimana sektor UKM bisa masuk pasar modal," kata Uno.
Dia juga mengatakan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak saja oleh pelaku UKM, tapi juga oleh regulator pasar modal dan tim ekonomi pemerintah dalam pembuatan kerangka regulasi dan kebijakan yang lebih akomodatif.
Oleh karena itu, untuk menciptakan investing society, solusi yang tepat harus segera diberikan," jelasnya.
Berdasarkan data, sekitar 1.700 dari 40 juta UKM, berpotensi untuk masuk ke pasar modal. Sementara sekitar 95 persen dari 30 ribu anggota HIPMI, aktif di sektor UKM.
"Sehingga sangat penting bagi HIPMI untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Research akan dilakukan oleh CFISEL, tapi kita akan memberikan feedback-feedback dari anggota-anggota kita yang ikut dalam research," katanya.
Dengan adanya kerjasama ini, HIPMI menargetkan dalam 10 tahun mendatang 50 persen anggotanya bisa masuk ke bursa, target Uno. (*)
"Sudah ada enam perusahaan UKM masuk bursa dan tahun ini tiga perusahaan UKM akan masuk bursa," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sandiago Uno, seusai acara penandatangan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) di Jakarta, Senin.
Menurut Uno, banyak kendala yang dihadapi oleh UKM untuk masuk ke bursa, seperti bentuk usaha, besarnya aset, biaya yang mahal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola perusahaan terbuka dan sebagainya.
Untuk itu, katanya, pihaknya melakukan kerjasama dengan BPUI serta Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL) untuk mencari formula guna memudahkan UKM masuk bursa.
"Kita akan menunggu hasil formula dari kerjasama ini, sehingga diharapkan lebih banyak UKM yang masuk ke bursa efek," harapnya.
Kerjasama HIPMI, BPUI dan CFISEL telah ditandatangani pada Senin ini dan dalam kerjasama ini akan membuat sebuah riset untuk membantu masuknya sektor UKM ke pasar modal dalam waktu enam bulan ke depan.
Uno pada waktu konferensi pers, mengungkapkan bahwa wujud kerjasama tersebut adalah dengan diadakannya riset bertema Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia melalui Pasar Modal dan riset tersebut akan ditangani oleh CFISEL.
"Dalam enam bulan ke depan, solusi permanen dapat kita persembahkan, terutama mengenai bagaimana sektor UKM bisa masuk pasar modal," kata Uno.
Dia juga mengatakan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak saja oleh pelaku UKM, tapi juga oleh regulator pasar modal dan tim ekonomi pemerintah dalam pembuatan kerangka regulasi dan kebijakan yang lebih akomodatif.
Oleh karena itu, untuk menciptakan investing society, solusi yang tepat harus segera diberikan," jelasnya.
Berdasarkan data, sekitar 1.700 dari 40 juta UKM, berpotensi untuk masuk ke pasar modal. Sementara sekitar 95 persen dari 30 ribu anggota HIPMI, aktif di sektor UKM.
"Sehingga sangat penting bagi HIPMI untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Research akan dilakukan oleh CFISEL, tapi kita akan memberikan feedback-feedback dari anggota-anggota kita yang ikut dalam research," katanya.
Dengan adanya kerjasama ini, HIPMI menargetkan dalam 10 tahun mendatang 50 persen anggotanya bisa masuk ke bursa, target Uno. (*)
CBA Suntik Dana Segar Rp246 Miliar Perkuat Pangsa Pasar Indonesia
Commonwealth Bank of Australia (CBA) menyuntikkan dana segar sebesar 30 juta dolar Australia atau sekitar Rp246 miliar (dengan kurs Rp8.200) untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat pangsa pasar di Indonesia.
Presiden Direktur CBA, Symon Brewis-Weston, kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengemukakan dana investasi itu antara lain digunakan untuk peningkatan jaringan sistem perbankan, sumber daya manusia dan rencana ekspansi lainnya.
"Kami ingin memperkuat pangsa pasar yang sudah ada setelah menyelesaikan proses merger dengan Bank ANK (Arta Niaga Kencana)," katanya didampingi Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh.
Sejak awal Januari 2008 lalu, CBA resmi mengambil alih kepemilikan Bank ANK, setelah penandatangan akta akuisisi dilakukan pada 26 Juli 2007.
Dengan merger tersebut, seluruh aktiva, pasiva, perijinan, persetujuan, dan lisensi Bank ANK secara hukum beralih kepada bank berkantor pusat di Negeri Kanguru itu.
"Rampungnya proses merger merupakan bagian dari strategi pertumbuhan kami, sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi dalam industri perbankan di Indonesia," kata Symon menjelaskan.
Ia menambahkan, merger itu diyakini mampu memperluas pangsa pasar Commonwealth Bank, terutama di wilayah Jawa Timur yang selama ini menjadi fokus pasar Bank ANK dan mendukung langkah ekspansi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Menurut dia, sektor usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini menjadi fokus bisnis Bank ANK, akan tetap dipertahankan dan disinergikan dengan kekuatan modal, keunggulan teknologi dan jaringan bisnis yang dimiliki CBA.
"Jatim dan KTI punya potensi pertumbuhan sangat besar dalam 10 hingga 15 tahun kedepan. Karena itu, kami tidak ragu menambah investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang kami lakukan," katanya.
Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh menambahkan pada 2008 ini, pihaknya menargetkan pertumbuhan kredit hingga 40 persen dan 25 persen untuk perolehan dana dari pihak ketiga (DPK).
"Saat ini, DPK yang kami kelola sekitar Rp5,3 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp3 triliun. Sektor UKM tetap menjadi fokus penyaluran kredit," katanya.
Untuk mendukung target tersebut, lanjut Andrian, pihaknya akan membuka kantor cabang dan kantor kas di sejumlah kota, diantaranya Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, dan lainnya. Saat ini, Commonwealth Bank memiliki 53 kantor cabang dan kantor kas.(*)
Presiden Direktur CBA, Symon Brewis-Weston, kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengemukakan dana investasi itu antara lain digunakan untuk peningkatan jaringan sistem perbankan, sumber daya manusia dan rencana ekspansi lainnya.
"Kami ingin memperkuat pangsa pasar yang sudah ada setelah menyelesaikan proses merger dengan Bank ANK (Arta Niaga Kencana)," katanya didampingi Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh.
Sejak awal Januari 2008 lalu, CBA resmi mengambil alih kepemilikan Bank ANK, setelah penandatangan akta akuisisi dilakukan pada 26 Juli 2007.
Dengan merger tersebut, seluruh aktiva, pasiva, perijinan, persetujuan, dan lisensi Bank ANK secara hukum beralih kepada bank berkantor pusat di Negeri Kanguru itu.
"Rampungnya proses merger merupakan bagian dari strategi pertumbuhan kami, sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi dalam industri perbankan di Indonesia," kata Symon menjelaskan.
Ia menambahkan, merger itu diyakini mampu memperluas pangsa pasar Commonwealth Bank, terutama di wilayah Jawa Timur yang selama ini menjadi fokus pasar Bank ANK dan mendukung langkah ekspansi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Menurut dia, sektor usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini menjadi fokus bisnis Bank ANK, akan tetap dipertahankan dan disinergikan dengan kekuatan modal, keunggulan teknologi dan jaringan bisnis yang dimiliki CBA.
"Jatim dan KTI punya potensi pertumbuhan sangat besar dalam 10 hingga 15 tahun kedepan. Karena itu, kami tidak ragu menambah investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang kami lakukan," katanya.
Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh menambahkan pada 2008 ini, pihaknya menargetkan pertumbuhan kredit hingga 40 persen dan 25 persen untuk perolehan dana dari pihak ketiga (DPK).
"Saat ini, DPK yang kami kelola sekitar Rp5,3 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp3 triliun. Sektor UKM tetap menjadi fokus penyaluran kredit," katanya.
Untuk mendukung target tersebut, lanjut Andrian, pihaknya akan membuka kantor cabang dan kantor kas di sejumlah kota, diantaranya Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, dan lainnya. Saat ini, Commonwealth Bank memiliki 53 kantor cabang dan kantor kas.(*)
Presiden Silaturahmi dengan Buruh dan Pengusaha di Magelang
Presiden Susilo Bambang Yudoyono akan melakukan silaturahmi dengan para buruh, pengurus serikat buruh, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan anggota tripartit nasional di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (2/5).
"Kunjungan Presiden itu dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM)," kata Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Magelang, Asfuri Muhsis, di Magelang, Rabu.
Menurut rencana, katanya, kegiatan Presiden yang didampingi Ibu Negara, Ani Bambang Yudoyono, berlangsung di perusahaan karoseri, P.T. Mekar Armada Jaya, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan bertatap muka dengan perajin pahat di kawasan Prumpung, Muntilan, Kabupaten Magelang.
Presiden juga didampingi antara lain Mendiknas, Bambang Sudibyo, Menakrestrans, Erman Suparno, Dirut P.T. Jamsostek, Dirut Bank BNI, Dirut Bank Mandiri, dan pejabat pusat serta Provinsi Jateng lainnya.
Pada kesempatan itu, katanya, Mendiknas Bambang Sudibyo akan menyerahkan bantuan 10 unit mobil Taman Bacaan Masyarakat Keliling untuk Provinsi Jateng diterima Gubernur Jateng, Ali Mufiz dan satu unit perangkat laboratorium Bahasa Inggris dan komputer untuk Kabupaten Magelang diterima Bupati Magelang, Singgih Sanyoto.
Menakertrans Erman Suparno pada kesempatan itu juga akan menyerahkan bantuan kemitraan usaha kecil untuk Koperasi Mitra Karya Agung dan "mobile training unit" kepada Gubernur Jateng, Ali Mufiz.
Pihak P.T. Jamsostek secara simbolis akan menyerahkan beasiswa sebesar Rp20 miliar kepada 12.500 anak pekerja peserta jamsostek, beasiswa sebesar Rp2,8 miliar kepada dua ribu anak tidak mampu dari seluruh Indonesia, pinjaman sebesar Rp6,5 miliar untuk 65 koperasi pekerja, kartu Jamsostek kepada sejumlah perwakilan tenaga kerja luar hubungan kerja, pinjaman uang muka perumahan Rp90 miliar untuk enam ribu pekerja peserta jamsostek.
Selain itu pihak P.T. Jamsostek juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, pinjaman kemitraan sebesar Rp28,74 miliar untuk tiga ribu pengusaha kecil dan menengah seluruh Indonesia.
Pihak Bank BNI menyerahkan bantuan pinjaman kepada calon mitra binaannya melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Kepada Lembaga Keuangan.
Bank Mandiri menyerahkan secara simbolis bantuan Kredit Usaha Mikro Serbaguna sebesar Rp21,74 miliar untuk 3.012 orang se-Kabupaten Magelang dan Kredit Koperasi Mandiri sebesar Rp38,20 miliar kepada 4.770 anggota, Pinjaman Mitra Karya sebesar Rp51 miliar kepada 49 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp33,5 miliar kepada 2.154 orang se-Kabupaten Magelang.
Presiden SBY juga akan menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat setempat sedangkan Ibu Negara Ani Yudhoyono menyerahkan secara simbolis bantuan 50 ribu pohon penghijauan dan mobil pintar kepada Pemkab Magelang, kata Asfuri Muhsis. (*)
"Kunjungan Presiden itu dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM)," kata Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Magelang, Asfuri Muhsis, di Magelang, Rabu.
Menurut rencana, katanya, kegiatan Presiden yang didampingi Ibu Negara, Ani Bambang Yudoyono, berlangsung di perusahaan karoseri, P.T. Mekar Armada Jaya, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan bertatap muka dengan perajin pahat di kawasan Prumpung, Muntilan, Kabupaten Magelang.
Presiden juga didampingi antara lain Mendiknas, Bambang Sudibyo, Menakrestrans, Erman Suparno, Dirut P.T. Jamsostek, Dirut Bank BNI, Dirut Bank Mandiri, dan pejabat pusat serta Provinsi Jateng lainnya.
Pada kesempatan itu, katanya, Mendiknas Bambang Sudibyo akan menyerahkan bantuan 10 unit mobil Taman Bacaan Masyarakat Keliling untuk Provinsi Jateng diterima Gubernur Jateng, Ali Mufiz dan satu unit perangkat laboratorium Bahasa Inggris dan komputer untuk Kabupaten Magelang diterima Bupati Magelang, Singgih Sanyoto.
Menakertrans Erman Suparno pada kesempatan itu juga akan menyerahkan bantuan kemitraan usaha kecil untuk Koperasi Mitra Karya Agung dan "mobile training unit" kepada Gubernur Jateng, Ali Mufiz.
Pihak P.T. Jamsostek secara simbolis akan menyerahkan beasiswa sebesar Rp20 miliar kepada 12.500 anak pekerja peserta jamsostek, beasiswa sebesar Rp2,8 miliar kepada dua ribu anak tidak mampu dari seluruh Indonesia, pinjaman sebesar Rp6,5 miliar untuk 65 koperasi pekerja, kartu Jamsostek kepada sejumlah perwakilan tenaga kerja luar hubungan kerja, pinjaman uang muka perumahan Rp90 miliar untuk enam ribu pekerja peserta jamsostek.
Selain itu pihak P.T. Jamsostek juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, pinjaman kemitraan sebesar Rp28,74 miliar untuk tiga ribu pengusaha kecil dan menengah seluruh Indonesia.
Pihak Bank BNI menyerahkan bantuan pinjaman kepada calon mitra binaannya melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Kepada Lembaga Keuangan.
Bank Mandiri menyerahkan secara simbolis bantuan Kredit Usaha Mikro Serbaguna sebesar Rp21,74 miliar untuk 3.012 orang se-Kabupaten Magelang dan Kredit Koperasi Mandiri sebesar Rp38,20 miliar kepada 4.770 anggota, Pinjaman Mitra Karya sebesar Rp51 miliar kepada 49 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp33,5 miliar kepada 2.154 orang se-Kabupaten Magelang.
Presiden SBY juga akan menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat setempat sedangkan Ibu Negara Ani Yudhoyono menyerahkan secara simbolis bantuan 50 ribu pohon penghijauan dan mobil pintar kepada Pemkab Magelang, kata Asfuri Muhsis. (*)
Indonesia Bantu Palestina Kembangkan Usaha Kecil Menengah
Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan pelatihan di bidang Inkubator Bisnis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina.
Program diluncurkan di Jakarta pada Selasa itu direncanakan dilaksanakan 15-19 April 2008 di empat kota, yaitu Jakarta, Serpong, Bogor, dan Bandung.
Menurut keterangan Departemen Luar Negeri, kegiatan itu merupakan tindak lanjut kesepakatan kedua negara dalam kerjasama teknik, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, yang ditandatangani kedua negara pada 22 Oktober 2007.
Peserta pelatihan dari Palestina berjumlah delapan orang, terdiri atas empat pria dan empat wanita, yang merupakan pejabat pemerintah, pengusaha dan pakar di bidang usaha kecil dan menengah.
Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri, Primo Alui Joelianto, menyatakan kegiatan itu merupakan tekad Indonesia membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina.
Usaha kecil menengah (UKM) merupakan unsur paling memiliki ketangguhan dan daya tahan terhadap segala macam perubahan di bidang ekonomi.
Upaya Indonesia, yang diwujudkan melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman Indonesia di bidang inkubator bisnis itu, diharapkan memberikan ilham bagi pemegang keputusan, pelaku usaha dan pakar dari palestina untuk pengembangan hal serupa di negaranya.
Pelatihan Inkubator Bisnis itu berlandaskan atas pemikiran mengenai kepentingan upaya mendukung perbaikan ekonomi Palestina.
Sengketa berkepanjangan selama 60 tahun membuat rakyat Palestina hidup dalam penderitaan dan menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi Palestina.
Oleh karena itu, katanya, perbaikan ekonomi Palestina merupakan hal sangat penting dan perlu didukung.
Dalam kaitan ini, usaha kecil dan menengah dengan sifatnya sebagai bidang tangguh dan berdayatahan diharapkan menjadi landasan perbaikan ekonomi Palestina, katanya.
Pelatihan itu menggunakan sistem kelas dan kunjungan langsung ke pusat inkubator bisnis, seperti, ke yayasan Dharma Bhakti Astra, Balai Teknologi Inkubator Bisnis di Serpong, Pusat Inkubator Bisnis di Institut Pertanian Bogor, serta Pusat Inkubator Bisnis dan Industri di Institut Teknologi Bandung. (*)
Program diluncurkan di Jakarta pada Selasa itu direncanakan dilaksanakan 15-19 April 2008 di empat kota, yaitu Jakarta, Serpong, Bogor, dan Bandung.
Menurut keterangan Departemen Luar Negeri, kegiatan itu merupakan tindak lanjut kesepakatan kedua negara dalam kerjasama teknik, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, yang ditandatangani kedua negara pada 22 Oktober 2007.
Peserta pelatihan dari Palestina berjumlah delapan orang, terdiri atas empat pria dan empat wanita, yang merupakan pejabat pemerintah, pengusaha dan pakar di bidang usaha kecil dan menengah.
Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri, Primo Alui Joelianto, menyatakan kegiatan itu merupakan tekad Indonesia membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina.
Usaha kecil menengah (UKM) merupakan unsur paling memiliki ketangguhan dan daya tahan terhadap segala macam perubahan di bidang ekonomi.
Upaya Indonesia, yang diwujudkan melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman Indonesia di bidang inkubator bisnis itu, diharapkan memberikan ilham bagi pemegang keputusan, pelaku usaha dan pakar dari palestina untuk pengembangan hal serupa di negaranya.
Pelatihan Inkubator Bisnis itu berlandaskan atas pemikiran mengenai kepentingan upaya mendukung perbaikan ekonomi Palestina.
Sengketa berkepanjangan selama 60 tahun membuat rakyat Palestina hidup dalam penderitaan dan menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi Palestina.
Oleh karena itu, katanya, perbaikan ekonomi Palestina merupakan hal sangat penting dan perlu didukung.
Dalam kaitan ini, usaha kecil dan menengah dengan sifatnya sebagai bidang tangguh dan berdayatahan diharapkan menjadi landasan perbaikan ekonomi Palestina, katanya.
Pelatihan itu menggunakan sistem kelas dan kunjungan langsung ke pusat inkubator bisnis, seperti, ke yayasan Dharma Bhakti Astra, Balai Teknologi Inkubator Bisnis di Serpong, Pusat Inkubator Bisnis di Institut Pertanian Bogor, serta Pusat Inkubator Bisnis dan Industri di Institut Teknologi Bandung. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)