Senin, 24 November 2008

Telaah -- “Zenso”, Otonomi Daerah di Jepang

Oleh Bob Widyahartono MA *)

Proses otonomi daerah yang tengah dilakukan negeri ini melalui Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah) terbilang masih sangat muda dalam usia, pengalaman, ataupun kesiapan infrastruktur manusia, pengetahuan dan fisik.

Sebagai bahan pembanding, Jepang yang juga negara kepulauan menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui Zenso=Zenkoku Sogo Kaihatsu Keikaku/ Integrated National Physical Development Plan (INDP). Hasil studi INDP untuk Indonesia pernah ditawarkan tahun 1995, sebagaimana laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Mei 1995.

Otonomi Jepang bertolak dari keinginan pemerintah lokal dan ketulusan pemerintah pusat untuk menciptakan sekurangnya tiga tujuan pokok, yaitu pertama menciptakan kemandirian entitas publik lokal berdasarkan lokasi geografinya, kedua, mewujudkan konsep citizens’ self government oleh warga di daerah itu sendiri, dan ketiga, keinginan pemerintah pusat untuk menekan disparitas sosial ekonomi, lewat penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada satu kota tertentu saja.

Program pembangunan fisik Jepang ini dilakukan dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan akhir penghapusan kesenjangan sosial ekonomi (rectification of disparities) demi mencapai pemerataan Jepang (balanced development of national land).

Dalam pelaksanaan Zenso, tiga prinsip menjadi anutan. Pertama adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional sebagai organisasi yang berwenang di dalam mengatur strategi pembangunan nasional; Kedua, guna mengembangkan strategi pembangunan, dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing; Ketiga, proses pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Empat tahapan program pembangunan daerah Zenso I; Zenso II; Zenso III dan Zenso IV.
Zenso I dengan periode 1962-1967 menekankan konsep pembangunan fisik pada penyebaran industri-industri yang semula banyak berlokasi di kota-kota metropolitan menuju ke kota-kota besar dengan pengembangan kota-kota Industri Baru, seperti Niigata, Central Hokkaido, Matsumoto Suwa) dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus layaknya Kashima, Harima.

Zenso II perode 1969-1975, pembangunan difokuskan pada pengembangan jarngan kerja baru seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (shinkansen), highways, pelabuhan laut dsbnya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.

Zenso III periode 1977-1985, penyebaran kegiatan-kegiatan industri (industrial dispersion) ke tingkat-tingkat daerah agar konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja, seperti Osaka dan Nagoya.

Zenso IV periode 1987-2000, pembentukan kawasan yang lebih tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar, disertai jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo menghindari konsentrasi pembangunan di satu area saja.

Upaya untuk lebih mempromosikan area-area rural dengan pembangunan industri-industri software, misalnya, menjadi satu agenda yang tengah dilakukan kini. Batasan waktu (timeframe) dari masing-masing Zenso di atas bukanlah 'harga mati'.

Artinya, masing-masing Zenso tetap berjalan sesuai dengan programnya, sementara penetapan batas waktu tersebut hanya merupakan target formal yang ditetapkan pemerintah.

Sasaran utama program Zenso di atas berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing yang semuanya terjalin dalam satu konsep kawasan yang meluas.

Pembagian wilayah-wilayah berdasar konsep itu, terdiri atas kota sentral (center city); zona pertama (primary zone); zona kedua (secondary zone); dan zona ketiga (tertiary zone). Posisi itu kira-kira sama dengan bentuk karesidenan zaman Hindia Belanda dulu atau wilayah pembantu gubernur era Orde Baru.

Center city yang terbagi atas tujuh kota sentral:Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima Fukuoka. Kota-kota pusat belakangan, yakni Asahikawa dan Morioka masuk dalam center city formasi pengembangan daerah semacam itu tidak berarti lepas sepenuhnya dari tangan pemerintah pusat.

Munculnya inisiatif dan kreativitas pengembangan masing-masing daerah diberi jalan sesuai dengan potensi daerahnya, sementara daerah juga tidak bisa menafikan kewenangan pusat dalam hal-hal tertentu, seperti pendidikan, keamanan, dan perencanaan kota. Dengan kata lain, pemerintah pusat lewat departemen-departemennya masih memiliki wewenang untuk turut campur dalam tugas-tugas tertentu di daerah.

The Institute of Development Assistance (RIDA) bersama The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), Jepang, dalam laporannya bulan Mei 1995 pernah menyampaikan hasil studi pada pihak Bappenas. Penulis terlibat sebagai anggota counterpart mewakili LP3E Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"INPD plan" menawarkan satu konsep pengembangan potensi daerah di Indonesia dalam dua kategori, yaitu kota sentral utama (primary cities) dan kota pendukung kedua (secondary cities) dan pengembangan segitiga interaksi regional (regional or international interaction triangle).

Kota-kota sentral utama adalah kota-kota di propinsi dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan fungsi administratif; dengan akses transportasi memadai serta letak geografi yang membentuk koridor Laut Jawa, yakni kota industri, perdagangan dan pariwisata, sebut saja Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Palembang, Medan masuk dalam kategori ini.

Untuk kota-kota pendukung kedua terdiri atas Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Manado, Ambon, Kupang, dan salah satu kota Irian Jaya. Kota-kota ini dapat dipertimbangkan sebagai kota-kota sentral yang secara geografis berpotensi dalam mengembangkan wilayah segitiga interaksi regional maupun internasional.

Pontianak, misalnya, dapat mengembangkan satu interaksi segitiga dengan Pekanbaru dan Singapura dalam bentuk Pontianak-Pekanbaru-Singapura interaction triangle. Interaksi segitiga semacam ini bisa pula dibentuk di Kalimantan (KalBar, KalSel, KalTim) dengan Malaysia dan Brunei.

Makasar, Kupang dan Australia bisa dikembangkan sebagai area segitiga interaksi demi pengembangan potensi kerjasama ekonomi. Manado, Ambon dan Filipina. Semua itu mengacu pada kota-kota sentral utama sebagai koridor bagi pengembangan area segitiga interaksi ekonomi regional maupun internasional. Karena perannya sebagai koridor ini, maka tentunya kota-kota sentral utama hanya sebagai "pengantar" bagi pengembangan daerah-daerah khususnya di luar koridor tersebut.

Usulan "INPD plan: kepada Bappenas waktu itu berintikan saran-saran pembangunan fisik daerah, dan upaya pemberdayaan masyarakat lewat pemberian peluang lebih besar kepada pelaku bisnis swasta, industri kecil menengah (UKM) di daerah-daerah.

Daerah-daerah di Indonesia, khususnya di luar koridor Jawa, memiliki kewenangan dalam pengembangan potensi ekonominya di bawah "payung" segitiga interaksi daerahnya dengan pihak ketiga (regional maupun internasional).

Usulan itu sudah sekitar satu dasawarsa lalu, namun agaknya bukan menjadi terlambat untuk menjadi contoh nyata di masa kini dan ke depan untuk mendukung UU Otda di negeri ini. (*)

*) Bob Widyahartono MA (bobwidya@cbn.net.id) adalah Pengamat Ekonomi Studi Pembangunan, terutama masalah Asia Timur; Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanegara (FE Untar) Jakarta.

Produk Usaha Kecil Menengah Indonesia Lemah di "Finishing Touch"

Untuk mendorong agar kegiatan perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang terus meningkat dibawah payung Economic Partnership Agreement (EPA), kerjasama kedua negara perlu lebih diperluas dan berfokus pada peningkatan kualitas produk di sektor UKM yang sebetulnya lebih banyak peminatnya di pasaran Jepang.

Demikian pandangan yang dikemukakan Ketua Asosiasi Pengusaha Jepang-Indonesia di kawasan Jepang Barat (Kansai) Hajime Kinoshita dalam seminar perdagangan yang digelar KBRI Tokyo, di kawasan Shinjuku, Tokyo, Kamis.

Menurut Hajime Kinoshita, banyak kalangan pengusaha Jepang yang beranggapan kualitas produk dari usaha kecil menengah (UKM) Indonesia masih perlu ditingkatkan mutunya, mengingat potensinya sangat besar untuk bisa menembus di pasar negara-negara maju lainnya, tidak sekedar Jepang.

"Kebanyakan produk Indoensia kurang dalam hal penanganan akhir dari suatu produknya atau `finishing touch`-nya," kata mantan pimpinan Matshushita wilayah Indonesia itu.

Dihadapan sekitar 100 pelaku usaha Jepang, Kinoshita lantas menyebutkan berbagai upaya yang perlu ditingkatkan bersama agar perusahaan-perusahaan Indonesia bisa berbisnis dipasar Jepang pada era berlangsungnya EPA.

Kolaborasi dengan pengusaha Jepang, katanya, bisa mengatasi persoalan finishing touch yang jadi "biang" masalah dari produk UKM Indonesia. Penggunaan teknologi yang tepat guna (small tools), pemahaman kecenderungan bisnis yang terjadi di Jepang, bisa melengkapi potensi yang dimiliki UKM Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia, dalam pandangannya tergolong rajin namun rendah pengalaman. Keunggulan lainnya, adalah dalam memperoleh bahan baku yang melimpah. Jadi kualitas produk Indonesia sebetulnya bisa dengan cepat diterima di pasar Jepang.

Dalam paparannya yang berjudul "Bagaimana Mempromosikan UKM di Jepang", Kinoshita menyebutkan kolaborasi yang luas dapat mengatasi kendala-kendala yang selama ini ada, misalnya dalam hal teknologi, permodalan, pengalaman buruh, serta inovasi di tingkat manajemen.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Internasional, Herry Soetanto, menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha, mulai dari UU Penamaman Modal yang bersifat lebih adil bagi asing, hingga perluasan kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah Indonesia.

Ia juga memaparkan mengenai tindak lanjut dari pemberlakuan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan dan Karimun, serta peningkatan kegiatan promosi dalam rangka memperluas panetrasi di pasar internasional.

"EPA antara Indonesia dan Jepang bersifat saling melengkapi mengingat kepentingan perdagangan kedua negara bukan untuk saling bersaing," kata mantan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional itu.

EPA Indonesia Jepang mulai berlaku efektif 1 Juli 2008, yang menghapus dan menurunkan lebih dari 90 persen pos tarif atas barang- barang yang diperdagangkan kedua negara.

Total perdagangan Jepang - Indonesia 2007 mencapai 35,5 miliar dolar AS, baik dari sektor migas maupun non migas. Dari sektor migas tercatat perdagangan 10,6 miliar dolar dan non migas 24,9 miliar dolar.

Sementara hingga April 2008 total perdagangan kedua negara bernilai 14,5 milar dolar. Sektor migas mencapai 5,3 miliar dolar, sedangkan non migas tercatat 9,2 miliar dolar.(*)

COPYRIGHT © 2008

Wapres Buka SME`sCo Festival Ke-6

The 6th SME`sCo Festival 2008 yang menampilkan Produk Unggulan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nusantara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis.

Menteri Negara KUKM Surya Dharma Ali pada pembukaan SME`sCO Festival ke-6 di Jakarta, Kamis, mengatakan pengharapannya SMEsCO kali ini akan dikunjungi oleh lebih dari 60 ribu pengunjung atau naik 11 persen dari tahun lalu.

Ia juga mengharapkan SME`sCO yang digelar pada 30 Juli sampai 3 Agustus 2008 ini dapat memperoleh transaksi lebih dari Rp17 miliar atau naik enam persen dari 2007.

SME`sCO ini, ujarnya, diikuti oleh sekitar 600 peserta KUKM dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang menempati sekitar 480 booth atau naik lima persen dari tahun lalu.

"Mereka adalah para pengusaha yang menurut penilaian Pemda setempat telah berperan mendorong pengusaha kecil dan mikro di sekitarnya," katanya.

SME'sCO Festival ke-7 2009, katanya, diharapkan sudah "go internasional" dan akan dilakukan bersama International SME'sCO Festival, antara lain dengan penyelenggaraan acara tahunan ASEAN SME Global Expo 2009.

Tahun depan, ujarnya, pihaknya juga akan melakukan pembaruan atau penajaman kembali konsep dan karakter (rebranding) SME`sCO Festival agar mempunyai identitas yang khas dan berbeda dengan event lain.

Selain itu SME`sCO Festival yang mulai diselenggarakan sejak 2003 itu juga harus lebih efektif dan efisien dalam mendukung promosi dan pengembangan jaringan usaha kecil menengah (UKM), tambahnya. (*)

"HP" Berdayakan Wirausaha Mandiri Melalui Hibah 160.000 Dolar AS

Produsen komputer HP, di Jakarta, Jumat sore, memberikan hibah (grant) masing-masing 80.000 dolar AS kepada dua organisasi nirlaba di Indonesia yakni ASEAN Foundation (AF) dan News Ventures Indonesia (NVI), guna mendukung program pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan untuk komunitas lokal di Indonesia.

Hibah tersebut diberikan oleh Direktur Marketing HP Indonesia, Mariana Kasim kepada Direktur NVI, Diyanto Imam dan Programme Officer AF, Ajie A Wahidin dalam acara bertajuk HP Micro Enterprise Development Program (MEDP).

Menurut Managing Direktur HP Indonesia, Loh Khai Peng, pemberian hibah kepada kedua organisasi nirlaba itu merupakan bagian dari program pemberian 23 grant HP MEDP kepada 19 organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha mikro di Australia, China, India, Indonesia dan Thailand.

"Investasi pada komunitas ini merupakan bagian dari program HP MEDP yang secara khusus didedikasikan untuk meningkatkan keberhasilan program kewirausahaan di komunitas lokal," katanya.

Loh menambahkan, grant yang merupakan bagian dari program HP MEDP global senilai 5 juta dolar AS itu, terdiri atas 20 laptop HP, printer dan aksesorisnya, mesin fotokopi, wireless point, uang tunai senilai 30.000 dolars AS, kurikulum pelatihan serta bimbingan dari HP untuk organisasi yang akan menyediakan pelatihan pengusaha mikro (usaha kecil dan menengah/UKM).

Program HP MEDP yang dilangsungkan sejak Februari 2007 itu telah berhasil memberdayakan lebih dari 849 wirausahawan. "Sebagian besar dari mereka telah berhasil membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian komunitas lokal. HP berharap pemberian grant tahunan ini dapat meneruskan tingkat kesuksesan di masing-masing komunitas yang diberdayakan," katanya.

Sementara itu, Ajie A Wahidin mengatakan, ASEAN Foundation telah melatih ratusan pengusaha UKM di berbagai jenis usaha, seperti pengusaha tekstil, penjual voucher telepon genggam di pinggir jalan dan agen surat kabar, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan komputer dan internet guna mengembangkan usahanya tersebut.

"Berdasarkan kegiatan pelatihan dan seminar yang diadakan ASEAN Foundation, munculnya teknologi di internet seperti e-commerce, sangat membantu usaha kecil dalam memasarkan produk mereka melalui internet," katanya.

Direktur NVI, Diyanto Imam mengatakan, grant tersebut akan membantu pengembangan kapasitas UKM terutama yang berbasis lingkungan dan sosial yang menjadikan teknologi informasi (TI) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan daya saing mereka, dalam hal ini NVI menggandeng Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jateng untuk melaksanakan pelatihan kepada pengusaha UKM.

Kedepannya, NVI akan mengadakan pelatihan TI untuk usaha kecil menengah (UKM) yang akan digabung dengan seminar bisnis praktis, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja UKM, serta memperkenalkan cara dan ide bisnis berbasis lingkungan dan sosial kepada para pebisnis kecil dan menengah, demikian Diyanto Imam.(*)

Diversifikasi Pasar untuk Antisipasi Resesi

Gejolak ekonomi global harus direspon dengan langkah pengamanan konkrit dan substansial, antara lain pemerintah harus melakukan diversifikasi pasar ekspor, memperkuat basis pasar dalam negeri serta memperkuat ekonomi di pedesaan berbasis pertanian sebagai antisipasi krisis ekonomi global.

"Dana talangan 700 miliar dolar AS oleh Amerika Serikat kepada perusahaan di AS tidak serta merta meredam gejolak global. Buktinya, bursa di AS anjlok sesaat George Bush (Presiden AS) menandatangani undang-undang tentang penalangan," kata ekonom Sutrisno Iwantono PhD, di Jakarta, Minggu.

Iwantono yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Ketua Pusat Advokasi Petani Indonesia itu, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi dengan langkah cepat penyelamatan ekonomi nasional.

Ekspor Indonesia yang masih tergantung pada pasar Amerika dan Jepang (yang juga dapat terkena krisis AS) terutama untuk produk pertanian akan terimbas langsung. Ledakan pengangguran yang terjadi di AS akan sangat menurunkan daya beli negara itu yang tentu saja menurunkan impor mereka.

Menurutnya, pemerintah harus kembali mendengarkan saran tentang perlunya diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tidak tergantung pada dua negara tersebut. Pasar di kawasan Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur, China dan India harus digarap lebih serius lagi.

"China dan India memang semakin penting, tetapi Timur Tengah dan Eropa Timur sebenarnya tidak kalah penting," katanya. Komoditi penting ekspor non migas antara lain udang segar/beku, tuna, coklat dan biji coklat, kopi memiliki potensi besar untuk memasuki pasar tersebut.

Menteri Perdagangan seyogyanya segera merumuskan langkah-langkah terobosan menemukan ceruk baru pasar di kawasan itu.

"Lebih dari itu kita tidak boleh sepenuhnya tergantung pada pasar global, karena sewaktu-waktu bisa ambruk. Ekspor harus diimbangi dengan orientasi pasar domestik. Karena itu upaya untuk memperkukuh pasar domestik menjadi sangat penting," katanya.

Iwantono melanjutkan, "Kita berbeda dengan Singapura atau Taiwan yang negaranya kecil sehingga sepenuhnya bertumpu pada pasar global melalui ekspor. Indonesia negara besar dengan penduduk lebih dari 210 juta jiwa, potensi pasar dalam negeri sangat besar. Hanya saja daya belinya masih rendah".

Karena itu, katanya, harus diambil upaya terobosan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal terutama di pedesaan dan sektor pertanian.

Pengembangan industri pedesaan berbasis pertanian harus menjadi prioritas. Beberapa gerak cepat yang dapat dijalankan antara lain mendorong industri penyedia kebutuhan masyarakat lokal, menurunkan laju impor yang menyaingi produk lokal, misalnya barang-barang murah dari China, menyediakan fasilitasi proses produksi yang meningkatkan nilai tambah terutama melalui desiminasi teknologi dan akses pada perkreditan.

Selain itu penyederhanaan perijinan usaha bagi usaha kecil menengah (UKM) dan Koperasi, alokasi anggaran pembangunan yang lebih pro rakyat miskin, serta pelonggaran likuiditas perbankan yang kini mulai perang suku bunga.

Beberapa sektor industri yang perlu mendapat perhatian khusus, katanya, di antaranya adalah pangan dan produk pangan olahan, perikanan dan produk perikanan olahan, peternakan dan produk olahannya, kayu, produk olahan kehutanan, dan produk-produk perkebunan.

Selain itu, perbaikan iklim investasi dalam negeri perlu diperbaiki secara serius, karena arus investasi akan sangat ketat tahun ini. Sekjen UNCTAD (United Nation Trade and Development Conference) Supachai Panitchpakdi memperkirakan penurunan sekitar 10 persen investasi global dari 1,8 triliun dolar AS tahun lalu menjadi 1,6 triliun dolar AS tahun 2008 ini.

"Sebagai negara tujuan investasi di Asia kita masih kalah menarik dibanding China, India dan Vietnam. Iklim investasi telah mengalami perbaikan, namun terdapat sejumlah faktor yang masih sering dikeluhkan oleh investor antara lain keterbatasan infrastruktur, ketidak transparanan proses hukum, aturan perpajakan yang rumit, pembatasan ekuitas, komplikasi prosedur administrasi dan birokrasi, kesulitan memperoleh sub-kontrak, perselisihan perburuhan, serat keterbatasan tenaga ahli," kata Iwantono.

Terhadap faktor-faktor ini diperlukan langkah-langkah perbaikan yang substansial, tegasnya.(*)

Presiden Minta Bank dan Lembaga Pemerintah Sukseskan KUR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar perbankan bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pihak-pihak lain untuk mensukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal itu dikemukakan Presiden Yudhoyono usai memimpin rapat terbatas di Kementerian Negara Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta, Senin.

"Kita ingin dengan aliran KUR akan lebih banyak lagi lapangan kerja yang dapat diciptakan dengan demikian kemiskinan di seluruh tanah air secara sistematis akan dapat diturunkan," katanya.

Presiden berharap jangkauan penyaluran KUR juga dapat lebih luas dengan adanya mekanisme yang lebih bagus, proses yang lebih sederhana dan sinergi yang lebih baik.

Rapat tersebut juga membahas lembaga yang tepat guna meningkatkan aliran KUR.

"Lembaga seperti apa, apakah membentuk bank baru atau bank yang sudah ada, atau ada lembaga lain yang bisa kita berikan misi itu," ujarnya.

Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah guna mendorong masyarakat mendapatkan KUR.

Pemerintah meluncurkan KUR pada 5 November 2007 yaitu pinjaman usaha untuk rakyat dengan pola penjaminan yang dilakukan pemerintah.

Selama tiga bulan pemerintah telah mengeluarkan dana sejumlah Rp1,7 triliun dengan debitur lebih dari 25 ribu.

"Kita berharap bulan-bulan mendatang tahun ini lebih banyak lagi yang mendapatkan aliran KUR ini," ujarnya.

Pada rapat itu hadir juga beberapa Dirut Bank BUMN antara lain Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin, dan Syariah Mandiri.

Sementara Presiden Yudhoyono didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.(*)

Harmoko Bukan Hari-Hari Omong Kosong

Tokoh nasional yang juga mantan menteri penerangan, Harmoko, sepertinya tahu benar dengan ulah sebagian orang yang menjuluki namanya dengan kepanjangan "Hari-Hari Omong Kosong" sehigga ia perlu mengklarifikasi dan membuktikan bahwa julukan itu tidak tepat.

"Kalau urusan soal rakyat, Pak Harmoko ini ngomongnya kok 'hari-hari omong kosong'," kata Harmoko mencoba menirukan anekdot di sebagaian masyarakat seputar nama Harmoko.

"Mulai hari ini akan saya ganti menjadi 'hari-hari omong komunikatif', 'hari-hari omong kooperatif', lanjut-lanjutnya saya bicara 'hari-hari ngomong kongret," katanya sambil berseloroh ketika memberikan sambutan dalam Deklarasi Nasional Partai Kerakyatan Nasional (PKN) di Jakarta Sabtu, dimana Harmoko duduk sebagai ketua dewan penasehat di partai baru itu.

Di depan pengurus, kader, simpatisan, tamu undangan, dan wartawan, Harmoko berpesan kepada seluruh jajaran PKN untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat nasional sesuai dengan namanya Partai Kerakyatan Nasional.

"Partai Kerakyatan Nasioal, ingat saudara membawa nama kerakyatan nasional, apa artinya? Saudara adalah wakil rakyat, jangan sekali-kali merusak hati rakyat, jangan
sekali-kali menyepelehkan rakyat," katanya dengan bersemangat.

Harmoko yang merasa sering dikatakan sebagai "orang" orde baru mengatakan bahwa dia memang orang orde baru, tetapi juga orde lama, dan juga bagian dari orde reformasi sehingga tidak perlu hal itu dipersoalkan. Menurutnya yang penting adalah meninggalkan yang buruk dan mengambil serta melanjutkan yang baik.

Dalam sambutannya Harmoko juga memberikan nasehat bahwa PKN jangan sekali-kali bermusuhan dengan partai lain.

"PKN jangan sekali-kali bermusuhan dengan partai-partai politik lain, kenapa karena mereka juga sama-sama berjuang, apakah itu Golkar, PAN, PDIP, apakah itu PPP, apakah itu PAN," kata Harmoko yang pernah menjabat menteri penerangan pada era pemerintahan Soeharto itu.

Deklarasi

Dalam deklarasi nasional PKN yang digelar di Gedung Djuang, Cikini, Jakarta Pusat, juga dibacakan susunan Dewan Pimpina Pusat (DPP) partai yang dilanjutkan dengan pelantikan pengurus oleh Harmoko.

Deklarasi juga diselingi dengan pembacaan Dasa Krida PKN yang antara lain berisi tentang misi-misi, seperti dalam bidang politik, mereka akan memperjuangkan terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengembangkan demokrasi, menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Di bidang ekonomi PKN berjuang mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila sehingga mampu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.

PKN memandang perlunya ditegakkan sistem ekonomi nasional berdasarkan asas kerakyatan, keadilan, dan berkesinambungan. Peningkatan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi menjadi pilar dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. PKN akan mewujudkan terbentuknya undang-undang yang mendukung kemitraan bagi seluruh pengusaha baik kecil, menengah maupun besar.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, PKN akan mengusahakan efektifitas TNI dan Kepolisian melalui peraturan perundang-undangan yang realistis dengan cara redefinisi, reposisi, dan restrukturisasi TNI-Polri. Memberdayakan TNI-Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat, menjaga keutuhan wilayah NKRI serta memperjuangkan anggaran yang memadai bagi TNI-Polri.

Hadir dalam deklarasi PKN antara lain, Utoyo Oesman, JB Sumarlin, penyanyi Jamal Mirdad, dan beberapa purnawirawan perwira tinggi TNI.
(*)

Telaah -- UKM Perlu Paradigma Baru

Oleh Bob Widyahartono *)

Belakangan ini peranan usaha kecil menengah (UKM) makin banyak dijadikan bahan pemikiran dan diskusi untuk dibuatkan arahan (directions) bagi pihak-pihak yang secara nyata terlibat (real stakeholders) dalam proses pengembangan diri secara professional dan kredibel.

Dalam realita sehari-hari tidak semulus pikiran kebanyakan pembuat kebijakan (policy makers) yang belum pernah menjadi pelaku bisnis dengan segala tantangan dengan penciptaan inefisiensi (high cost). Sudah saatnya pembuat kebijakan menyangkut UKM menyadari untuk tidak berilusi muncul dengan segala teori dan konsep yang mereka peroleh dari bangku kuliah.

Bagi kebanyakan UKM, dengan kompetensi professional yang masih terbatas, antara lain permasalahnya adalah "apakah strategi yang terbaru dan terbaik" dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sejauh mana pemilik bisnis di negeri ini konsisten dalam perlakuannya terhadap karyawan --baik di eselon tinggi maupun terendah -- sebagai aset yang bukan sebagai beban atau faktor produksi barang atau jasa? Lalu, apakah pemilik mau melaksanakan strategi bisnis secara profesional?

Dengan pengembangan SDM secara profesional, maka mereka dapat menyatakan diri bahwa melalui pengembangan SDM kapasitas dan kemampuan organisasi bisnisnya --baik dalam sektor industri manufaktur maupun jasa dalam segi marketing, pembelanjaan, dan proses produksi dengan teknologi mutakhir tepat guna-- menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan untuk beraliansi strategis, baik dengan rekan bisnis domestik maupun yang berasal dari kawasan Asia Timur atas dasar sama-sama menguntungkan (win-win basis).

Oleh karena itu, masyarakat dapat menelaah realitas bisnis di negeri ini, terutama di daerah. Secara historis bisnis di negeri ini dalam skala kecil, menengah, bahkan sampai besar hingga kini adalah bisnis keluarga, sekalipun hanya ada beberapa yang menyatakan diri profesional dan go public. Bagian personalianya (yang belum disebut Bagian SDM) dibentuk dan hingga kini masih banyak berfungsi sekadar merekrut pegawai, membuat daftar hadir/absensi, membuat daftar upah dan gaji, serta tunjangan bulanan, kemudian mencatat pengeluaran pegawai. Kalau pun ada kegiatan pelatihan, maka hal itu pun dilakukan karena "yang lain juga punya program pelatihan".

Dalam banyak perusahaan, pegawai masih diperlakukan sebagai faktor produksi, meskipun dengan perkembangan bisnis mereka sudah ada yang mulai memperlakukan pegawai sebagai SDM. Masih banyak bisnis keluarga yang gaya manajemennya sangat tertutup, dan dalam realita sehari-hari mempekerjakan pegawai non-keluarga dalam bagian personalia yang bisa dibebaskan dari tugas dan fungsi bisnis yang lebih penting, seperti marketing dan keuangan, serta produksi.

Bagian SDM sudah saatnya menjadi satu sistem. Subsistem utamanya adalah: 1. rekruitmen dan penempatan staf dan pegawai, 2. perencanaan, 3. hubungan kepegawaian, 4. sistem balas jasa dan tunjangan, 5. pelatihan dan pengembangan karir.

Pada gilirannya, filosofi Bagian SDM yang bersumber pada filosofi bisnis itu dirumuskan dan disampaikan pada seluruh SDM dalam organisasi, yang intinya adalah: 1. SDM ada dan eksis dalam setiap organisasi karena mereka memberikan karya kegiatannya dengan biaya yang bersaing; 2. misi SDM adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi karena hubungannya dengan keterkaitan "manusia-manusia dan manusia-sistem"; 3. SDM harus menggerakkan manajemen dalam interaksinya dengan persoalan manusia; 4. Bagian SDM merupakan fungsi profesional, dengan anggota yang memiliki dedikasi bagi pengembangan karyawan dengan cara yang memenuhi kebutuhan individu dalam berkarya dan memberikan manfaat bagi bisnis.

Dengan rumusan dasar ini, maka langkah yang melekat adalah penjabaran serangkaian nilai yang sejiwa dengan filosofi. Nilai merupakan kebiasaan atau ideal sosial yang menurut suatu kelompok manusia adalah positif atau negatif. Adanya nilai dalam organisasi memberikan landasan perilaku yang dapat diterima dalam kedudukan apapun apakah manajemen puncak, menengah, ataupun karyawan biasa.

Perilaku yang dapat diterima adalah mengambil risiko dan membuat kesalahan dalam operasi. Dengan berkembangya bisnis dan memasuki era Asia Timur, maka setiap manajemen bisnis dihadapkan pada kompleksitas. Pemilik dan keluarga inti menghadapi masalah dalam suatu sistem yang memberikan kedudukan pada anggota keluarga, meskipun tidak memiliki profesionalisme.

Anehnya, di negeri ini tumbuhnya kesadaran akan kompleksitas semacam itu, kalau operasi bisnis berada dalam "krisis" layaknya krisis keuangan (utang yang membengkak, piutang yang tidak dilunasi), krisis karena memproduksi barang yang sudah usang dan terlalu mahal, krisis gara-gara memberikan kredit hingga menjadi "kredit bermasalah". Kemudian, kecenderungan yang dilakukan adalah dicarilah pemecahan yang sifatnya instant dengan membajak karyawan perusahaan lain, sedangkan dari dalam kurang mereka tumbuhkan peluang untuk profesionalisme.

Kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM mulai tumbuh. Soalnya, sikap pandang masih saja ada yang menghendaki dari pengembangan SDM untuk menitikberatkan pelatihan pada teknik dan cara baru untuk menjual lebih banyak dengan laba yang maksimum, dan bagaimana membuat pelanggan puas sekalipun mutu produk dan jasa tidak kompetitif dibandingkan pesaing (kalau perlu dengan menutup-nutupi kelemahan) masih banyak terjadi.

Strategi dan teknologi tepat guna akan makin menjadi berwajah Asia dan kurang Barat hingga yang menjadi isu adalah kualifikasi apa yang diperlukan dari SDM di negeri ini dalam transformasi dari berbisnis sendiri ke beraliansi strategik dengan rekan dari Asia Timur.

Semua hal itulah yang menjadi tantangan mendesak, dan memerlukan kearifan sekaligus wawasan visioner guna menciptakan manajer yang memiliki jiwa kewirausahaan, profesional, dan sekaligus beretika. (*)

Bob Widyahartono (bobwidya@cbn.net.id) adalah Pengamat Ekonomi Studi Pembangunan, terutama masalah Asia Timur; Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (Untar) Jakarta.

Batan Hasilkan Makanan Siap Saji Hasil Radiasi

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sedang mengajukan uji toksisitas serta mendapatkan izin (clearance) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berbagai jenis makanan siap saji hasil radiasi.

"Makanan siap saji hasil radiasi ini ini misalnya dodol, nugget, rendang, dan lain-lain sehingga menjadi sangat awet dan baik untuk berbagai keperluan," kata Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Batan, Zainal Abidin di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan makanan siap saji yang mampu bertahan sampai berbulan-bulan dibutuhkan untuk berbagai keperluan militer, bantuan bencana alam, penjualan di supermarket, ekspor usaha kecil-menengah, hingga untuk keperluan katering di angkutan udara dan laut.

Sebelumnya Batan memang sudah merilis berbagai bahan pangan hasil radiasi, seperti rempah-rempah, jamu, ikan asin, hingga udang beku dan telah dimanfaatkan di pasaran.

"Sebenarnya Batan hanya memiliki dua peralatan irradiator untuk riset, namun di sela keperluan riset, Batan juga menyediakannya bagi masyarakat dan usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan pengawetan dengan radiasi," katanya.

Hasilnya, katanya, dimasukkan dalam pendapatan negara bukan pajak yang berdasarkan Keppres hanya di-"charge" Rp360 ribu per meter kubik.

Pihaknya saat ini juga sedang melakukan penjajagan radiasi buah-buahan asli Indonesia seperti mangga dan manggis untuk keperluan ekspor bersama Deptan.

Dengan radiasi, lanjutnya, makanan menjadi awet, misalnya, ikan pepes mampu bertahan sampai setahun. Batan pernah mengirim bantuan ikan pepes hasil radiasi ini untuk para korban bencana tsunami Aceh.

Dengan radiasi makanan dapat dibebaskan dari mikroorganisme tanpa mengakibatkan perubahan warna, rasa dan struktur kimiawinya, bahkan tidak meninggalkan residu bahan kimia pada bahan yang diawetkan.

"Kelebihan teknik pengawetan dengan radiasi dibandingkan dengan teknik lainnya yakni dapat membunuh mikroba pada seluruh lapisan bahan yang diawetkan. Misalnya bakteri patogen seperti salmonella yang mengkontaminasi produk perikanan segar tak bisa dihilangkan secara sempurna dengan teknik lain kecuali dengan radiasi," katanya.

Ia juga membantah makanan hasil radiasi berbahaya, karena jenis radiasi yang digunakan untuk pengawetan makanan bersifat gelombang elektromagnetik yang tak menyebabkan makanan tersebut menjadi tercemar radioaktif.(*)

Tak Ada "Rush" di Muamalat Bengkulu

Penarikan dana besar-besaran (rush) di Bank Muamalat Bengkulu tidak terjadi bahkan ada kecendrungan jumlah dana yang ditempatkan makin meningkat sejalan bertambahnya bagi hasil hingga mencapai nilai setara delapan persen pertahun.

Supervisi manajer bank Muamalat Bengkulu, Peggy Triregina, di Bengkulu, Selasa, mengatakan, dari dana yang masuk hanya sebesar 50 persen yang ditarik kembali baik di ATM maupun langsung ke bank dan 20 persen disalurkan, sisanya tinggal di bank.

"Transaksi kita perhari mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Kondisinya tidak beda dengan sebelum adanya krisis keuangan global," ujarnya.

Kebijakan meningkatkan jaminan bagi dana masyarakat di perbankan dari Rp100 juta menjadi Rp2 Milyar ikut membantu dalam mengerem laju penarikan dana.

Peggy mengatakan, dampak krisis keuangan global belum begitu dirasakan oleh nasabah bank. Hingga kini juga belum ada nasabah yang minta direstrukturisasi ataupun dijadwal ulang utangnya.

Manajemen bank muamalat sendiri mensiasati krisis keuangan global tersebut dengan lebih hati-hati dalam menyalurkan dana agar tidak terjadi kredit yang berpotensi macet.

Dana pihak ketiga yang dikelola bank muamalat Bengkulu mencapai Rp90 milyar lebih sementara rasio simpanan terhadap pinjaman (FDR) mencapai 100 persen.

"Kita usahakan dana yang masuk dari Bengkulu bisa disalurkan kembali di daerah itu untuk menghidupkan sektor riil. Kebijakan itu juga diterapkan didaerah lain agar tidak terjadi pelarian modal (Capital flight)," ujarnya.

Peggy menegaskan, pertumbuhan nasabah bank muamalat juga terus meningkat secara signifikan dari waktu kewaktu. Kepercayaan itu tidak terlepas dari baiknya layanan yang diberikan serta kesadaran masyarakat untuk bertransaksi berdasarkan syariah.

Meski begitu, secara keseluruhan dana pihak ketiga yang singgah di perbankan syariah di Bengkulu termasuk bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) masih minim atau dibawah dua persen dari total perputaran dana perbankan didaerah itu.

Dalam penyaluran dana, pihaknya juga bekerja sama dengan baitul maal wattamwil (BMT) dan koperasi-koperasi untuk mengakomodir pinjaman anggotanya.

Sekarang ini, manajemen bank juga belum memberikan pinjaman untuk kegiatan konsumtif seperti kredit kendaraan ataupun biaya pendidikan anak.

"Kita lebih mengedepankan memajukan usaha kecil menengah (UKM). Bisa saja usaha kecil yang tengah kesulitan keuangan ditambah kreditnya dan dijadwal ulang pembayaran cicilan," ujarnya.(*)

HIPMI Targetkan Tiga Usaha Kecil Menengah Masuk Bursa

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada tahun ini menargetkan tiga perusahaan usaha kecil menengah (UKM) masuk Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sudah ada enam perusahaan UKM masuk bursa dan tahun ini tiga perusahaan UKM akan masuk bursa," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sandiago Uno, seusai acara penandatangan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) di Jakarta, Senin.

Menurut Uno, banyak kendala yang dihadapi oleh UKM untuk masuk ke bursa, seperti bentuk usaha, besarnya aset, biaya yang mahal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola perusahaan terbuka dan sebagainya.

Untuk itu, katanya, pihaknya melakukan kerjasama dengan BPUI serta Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL) untuk mencari formula guna memudahkan UKM masuk bursa.

"Kita akan menunggu hasil formula dari kerjasama ini, sehingga diharapkan lebih banyak UKM yang masuk ke bursa efek," harapnya.

Kerjasama HIPMI, BPUI dan CFISEL telah ditandatangani pada Senin ini dan dalam kerjasama ini akan membuat sebuah riset untuk membantu masuknya sektor UKM ke pasar modal dalam waktu enam bulan ke depan.

Uno pada waktu konferensi pers, mengungkapkan bahwa wujud kerjasama tersebut adalah dengan diadakannya riset bertema Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia melalui Pasar Modal dan riset tersebut akan ditangani oleh CFISEL.

"Dalam enam bulan ke depan, solusi permanen dapat kita persembahkan, terutama mengenai bagaimana sektor UKM bisa masuk pasar modal," kata Uno.

Dia juga mengatakan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak saja oleh pelaku UKM, tapi juga oleh regulator pasar modal dan tim ekonomi pemerintah dalam pembuatan kerangka regulasi dan kebijakan yang lebih akomodatif.

Oleh karena itu, untuk menciptakan investing society, solusi yang tepat harus segera diberikan," jelasnya.

Berdasarkan data, sekitar 1.700 dari 40 juta UKM, berpotensi untuk masuk ke pasar modal. Sementara sekitar 95 persen dari 30 ribu anggota HIPMI, aktif di sektor UKM.

"Sehingga sangat penting bagi HIPMI untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Research akan dilakukan oleh CFISEL, tapi kita akan memberikan feedback-feedback dari anggota-anggota kita yang ikut dalam research," katanya.

Dengan adanya kerjasama ini, HIPMI menargetkan dalam 10 tahun mendatang 50 persen anggotanya bisa masuk ke bursa, target Uno. (*)

CBA Suntik Dana Segar Rp246 Miliar Perkuat Pangsa Pasar Indonesia

Commonwealth Bank of Australia (CBA) menyuntikkan dana segar sebesar 30 juta dolar Australia atau sekitar Rp246 miliar (dengan kurs Rp8.200) untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat pangsa pasar di Indonesia.

Presiden Direktur CBA, Symon Brewis-Weston, kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengemukakan dana investasi itu antara lain digunakan untuk peningkatan jaringan sistem perbankan, sumber daya manusia dan rencana ekspansi lainnya.

"Kami ingin memperkuat pangsa pasar yang sudah ada setelah menyelesaikan proses merger dengan Bank ANK (Arta Niaga Kencana)," katanya didampingi Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh.

Sejak awal Januari 2008 lalu, CBA resmi mengambil alih kepemilikan Bank ANK, setelah penandatangan akta akuisisi dilakukan pada 26 Juli 2007.

Dengan merger tersebut, seluruh aktiva, pasiva, perijinan, persetujuan, dan lisensi Bank ANK secara hukum beralih kepada bank berkantor pusat di Negeri Kanguru itu.

"Rampungnya proses merger merupakan bagian dari strategi pertumbuhan kami, sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi dalam industri perbankan di Indonesia," kata Symon menjelaskan.

Ia menambahkan, merger itu diyakini mampu memperluas pangsa pasar Commonwealth Bank, terutama di wilayah Jawa Timur yang selama ini menjadi fokus pasar Bank ANK dan mendukung langkah ekspansi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Menurut dia, sektor usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini menjadi fokus bisnis Bank ANK, akan tetap dipertahankan dan disinergikan dengan kekuatan modal, keunggulan teknologi dan jaringan bisnis yang dimiliki CBA.

"Jatim dan KTI punya potensi pertumbuhan sangat besar dalam 10 hingga 15 tahun kedepan. Karena itu, kami tidak ragu menambah investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang kami lakukan," katanya.

Deputi Presdir CBA, Andrian Laoh menambahkan pada 2008 ini, pihaknya menargetkan pertumbuhan kredit hingga 40 persen dan 25 persen untuk perolehan dana dari pihak ketiga (DPK).

"Saat ini, DPK yang kami kelola sekitar Rp5,3 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp3 triliun. Sektor UKM tetap menjadi fokus penyaluran kredit," katanya.

Untuk mendukung target tersebut, lanjut Andrian, pihaknya akan membuka kantor cabang dan kantor kas di sejumlah kota, diantaranya Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, dan lainnya. Saat ini, Commonwealth Bank memiliki 53 kantor cabang dan kantor kas.(*)

Presiden Silaturahmi dengan Buruh dan Pengusaha di Magelang

Presiden Susilo Bambang Yudoyono akan melakukan silaturahmi dengan para buruh, pengurus serikat buruh, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan anggota tripartit nasional di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (2/5).

"Kunjungan Presiden itu dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM)," kata Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Magelang, Asfuri Muhsis, di Magelang, Rabu.

Menurut rencana, katanya, kegiatan Presiden yang didampingi Ibu Negara, Ani Bambang Yudoyono, berlangsung di perusahaan karoseri, P.T. Mekar Armada Jaya, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan bertatap muka dengan perajin pahat di kawasan Prumpung, Muntilan, Kabupaten Magelang.

Presiden juga didampingi antara lain Mendiknas, Bambang Sudibyo, Menakrestrans, Erman Suparno, Dirut P.T. Jamsostek, Dirut Bank BNI, Dirut Bank Mandiri, dan pejabat pusat serta Provinsi Jateng lainnya.

Pada kesempatan itu, katanya, Mendiknas Bambang Sudibyo akan menyerahkan bantuan 10 unit mobil Taman Bacaan Masyarakat Keliling untuk Provinsi Jateng diterima Gubernur Jateng, Ali Mufiz dan satu unit perangkat laboratorium Bahasa Inggris dan komputer untuk Kabupaten Magelang diterima Bupati Magelang, Singgih Sanyoto.

Menakertrans Erman Suparno pada kesempatan itu juga akan menyerahkan bantuan kemitraan usaha kecil untuk Koperasi Mitra Karya Agung dan "mobile training unit" kepada Gubernur Jateng, Ali Mufiz.

Pihak P.T. Jamsostek secara simbolis akan menyerahkan beasiswa sebesar Rp20 miliar kepada 12.500 anak pekerja peserta jamsostek, beasiswa sebesar Rp2,8 miliar kepada dua ribu anak tidak mampu dari seluruh Indonesia, pinjaman sebesar Rp6,5 miliar untuk 65 koperasi pekerja, kartu Jamsostek kepada sejumlah perwakilan tenaga kerja luar hubungan kerja, pinjaman uang muka perumahan Rp90 miliar untuk enam ribu pekerja peserta jamsostek.

Selain itu pihak P.T. Jamsostek juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, pinjaman kemitraan sebesar Rp28,74 miliar untuk tiga ribu pengusaha kecil dan menengah seluruh Indonesia.

Pihak Bank BNI menyerahkan bantuan pinjaman kepada calon mitra binaannya melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Kepada Lembaga Keuangan.

Bank Mandiri menyerahkan secara simbolis bantuan Kredit Usaha Mikro Serbaguna sebesar Rp21,74 miliar untuk 3.012 orang se-Kabupaten Magelang dan Kredit Koperasi Mandiri sebesar Rp38,20 miliar kepada 4.770 anggota, Pinjaman Mitra Karya sebesar Rp51 miliar kepada 49 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp33,5 miliar kepada 2.154 orang se-Kabupaten Magelang.

Presiden SBY juga akan menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat setempat sedangkan Ibu Negara Ani Yudhoyono menyerahkan secara simbolis bantuan 50 ribu pohon penghijauan dan mobil pintar kepada Pemkab Magelang, kata Asfuri Muhsis. (*)

Indonesia Bantu Palestina Kembangkan Usaha Kecil Menengah

Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan pelatihan di bidang Inkubator Bisnis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina.

Program diluncurkan di Jakarta pada Selasa itu direncanakan dilaksanakan 15-19 April 2008 di empat kota, yaitu Jakarta, Serpong, Bogor, dan Bandung.

Menurut keterangan Departemen Luar Negeri, kegiatan itu merupakan tindak lanjut kesepakatan kedua negara dalam kerjasama teknik, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, yang ditandatangani kedua negara pada 22 Oktober 2007.

Peserta pelatihan dari Palestina berjumlah delapan orang, terdiri atas empat pria dan empat wanita, yang merupakan pejabat pemerintah, pengusaha dan pakar di bidang usaha kecil dan menengah.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri, Primo Alui Joelianto, menyatakan kegiatan itu merupakan tekad Indonesia membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina.

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan unsur paling memiliki ketangguhan dan daya tahan terhadap segala macam perubahan di bidang ekonomi.

Upaya Indonesia, yang diwujudkan melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman Indonesia di bidang inkubator bisnis itu, diharapkan memberikan ilham bagi pemegang keputusan, pelaku usaha dan pakar dari palestina untuk pengembangan hal serupa di negaranya.

Pelatihan Inkubator Bisnis itu berlandaskan atas pemikiran mengenai kepentingan upaya mendukung perbaikan ekonomi Palestina.

Sengketa berkepanjangan selama 60 tahun membuat rakyat Palestina hidup dalam penderitaan dan menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi Palestina.

Oleh karena itu, katanya, perbaikan ekonomi Palestina merupakan hal sangat penting dan perlu didukung.

Dalam kaitan ini, usaha kecil dan menengah dengan sifatnya sebagai bidang tangguh dan berdayatahan diharapkan menjadi landasan perbaikan ekonomi Palestina, katanya.

Pelatihan itu menggunakan sistem kelas dan kunjungan langsung ke pusat inkubator bisnis, seperti, ke yayasan Dharma Bhakti Astra, Balai Teknologi Inkubator Bisnis di Serpong, Pusat Inkubator Bisnis di Institut Pertanian Bogor, serta Pusat Inkubator Bisnis dan Industri di Institut Teknologi Bandung. (*)

Sabtu, 15 November 2008

PNM Bantah Berikan Pinjaman ke Bakrie Group

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) selaku induk PNM Investment Management (IM) membantah telah memberikan kredit atau pinjaman kepada Bakrie Group atau perusahaan besar lainnya.

Siaran pers PNM di Jakarta, Selasa, menyebutkan, berdasarkan tujuan dan maksud pendirian PNM (Persero) seperti diatur dalam PP RI No.38 Tahun 1999, sasaran dan target pemberdayaan PNM (persero) sebagai BUMN hanya usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK).

Faktanya sejak berdiri hingga September 2008 telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp6,9 triliun yang seluruhnya (100 persen) memberikan manfaat hanya kepada UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi).

Pendirian PNM IM oleh PNM (Persero) sejak awal pun diarahkan untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKMK. Dalam sasaran akhirnya, usaha kecil menengah (UKM) yang didukung akan dihantar menuju Pasar Modal atau bahkan hingga go-publik di bursa.

Namun sebagai Manajer Investasi pada umumnya dan lisensi yang dimiliki, PNM IM juga melakukan kegiatan Pengelolaan Dana Masyarakat yang terkait dengan kegiatan di Pasar Modal. Kegiatan tersebut termasuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan underlying saham-saham perusahaan besar, salah satunya saham Grup Bakrie.

Saat ini, PNM Investment Management pun aktif mendukung sumber-sumber pembiayaan untuk UMKMK termasuk melalui Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam waktu dekat ini pun PNM Investment Management diberikan peran untuk mendukung program dari PNM (Persero) (perusahaan induknya) dalam melayani usaha mikro dan kecil melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

Jadi dari fakta ini terlihat bahwa, baik PNM Investment Management maupun PNM (persero) memiliki visi dan misi untuk pemberdayaan UMKMK. (*)

Indonesia Seharusnya Sudah Belajar dari Krisis Finansial 1998

Indonesia seharusnya sudah belajar pada krisis ekonomi dan moneter yang mengguncang dunia pada 1998, dengan hanya sektor pertanian dan perkebunan yang tumbuh positif dan turut menyelamatkan ekonomi domestik.

Belajar dari kasus itu, Indonesia sudah saatnya memberi perhatian utama pada bidang pertanian dan perkebunan, agar bisa keluar dari krisis pangan yang kini mengancam dunia.

Rektor IPB, Dr Ir Herry Suhardiyanto MSc Suhardiyanto MSc menyatakan untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan, maka setiap komoditas harus didekati secara spesifik karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda.

"Kita perlu mendekati satu per satu industri pangan untuk mengatasi krisis pangan yang kini mengancam dunia," kata Herry dalam acara diskusi tentang daya saing Indonesia di Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan sebenarnya Indonesia sudah diingatkan saat krisis ekonomi dan moneter mengguncang dunia pada 1998.

"Saat itu hanya sektor pertanian yang tumbuh positif, sementara yang lain negatif. Ini menunjukkan sektor pertanian dan perkebunan sangat penting," kata Herry.

Namun, kondisi itu tidak mampu menyadarkan Indonesia. Kini terjadi lagi ancaman itu. "Mau diberi palajaran berapa kali lagi bangsa ini," katanya.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Sri Ernawati, yang juga jadi narasumber mengatakan kelemahan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) adalah pada kemampuan memasarkan produk.

Dia mencontohkan, pada saat gula pasir naik dan langka pada waktu lalu, petani gula semut (gula merah) malah sedang bingung bagaimana memasarkan produknya.

Jika, semua pihak saling membantu, maka gula semut bisa dijadikan komoditas pengganti gula pasir karena biaya pembuatannya lebih murah dan tersedia banyak di sekuruh Indonesia.

"Jika, kita bisa mengatasi masalah ini, maka akan terjadi sinergi bahwa masyarakat tidak harus mengonsumsi gula pasir karena gula merah juga baik dikonsumsi," kata Erna.


Bantuan promosi

Sementara, Adi Lukman, dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, mengatakan bantuan yang diperlukan UKM bukan hanya modal, tetapi juga promosi baik di luar ruang maupun di dalam ruang (out door dan in door) seperti yang dilakukan Malaysia.

Dengan promosi yang baik, maka produk dalam negeri, khususnya UKM, akan dikenal dan mudah dipasarkan.

Di samping promosi, produk UKM juga membutuhkan bimbingan dalam pengemasan, menjaga kualitas produk dan ketepatan waktu dalam memenuhi pemesanan, katanya.

Dia menyatakan Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa membutuhkan gula semut, tetapi UKM belum bisa memenuhi ketiga syarat tersebut, di samping kemampuan promosinya masih rendah.


Moratorium ekonomi liberal

Sementara Ketua Komunitas Daya Saiang Indonesia (ICC), Handito Hadi Joewono, menilai Indonesia sudah saatnya melakukan moratorium pada sistem ekonomi liberal yang saat ini dilaksanakan.

"Melemahnya daya saing ekonomi Indonesia saat ini menjadi momentum untuk melakukan moratorium of liberalism, dengan menunda liberalisasi perdagangan dan memperkuat perekonomian domestik," kata Handito.

Seiring dengan moratorium itu, dia mengusulkan agar dilakukan lima strategi penguatan daya saing, yakni revitalisasi agroindustri, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing domestik, peningkatan penetrasi pasar ekspor dan pengembangan teknologi agroindsutri. (*)

Indonesia Merangkum Asa untuk Kemerdekaan Palestina

Komitmen Indonesia untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak perlu dipertanyakan lagi.

Sebagai salah satu negara kunci Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang legendaris, Indonesia selalu meneguhkan komitmen menghapus penjajahan di muka dunia.

Rekam jejak upaya Indonesia untuk membumikan damai di Palestina pun tidak singkat.

Di berbagai forum dan kesempatan, pemerintah Indonesia menyerukan keprihatinannya pada konflik Palestina, yang disebut-sebut sebagai akar dari segala konflik di Timur Tengah.

Para diplomat ulung Indonesia juga tak lelah membawa kasus Palestina di berbagai meja perundingan, mulai dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) hingga PBB.

Masyarakat umum di Indonesia juga turut berperan serta melalui berbagai aksi sosial dan solidaritasnya, misal aksi "one dollar for Palestina" beberapa waktu lalu.

Pada pembukaan Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai Bantuan bagi Palestina di Jakarta, akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kembali mempertegas komitmen Indonesia tersebut.

Namun, kali ini Menlu juga menyampaikan permintaan khusus kepada seluruh rakyat Palestina agar usaha dan kerja keras Indonesia dalam membantu mewujudkan kemerdekaan di bumi Palestina tidak sia-sia.

"Kita sangat prihatin dengan perkembangan Palestina, khususnya perbedaan tajam, bahkan perpecahan kelompok internal Palestina," katanya.

Perpecahan, menurut Hassan, hanya akan menguntungkan Israel. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendukung upaya sejumlah pihak, termasuk Mesir yang telah mengundang para tokoh kelompok Hamas maupun Fatah untuk mendorong persatuan Palestina.

"Kita juga mempunyai pengalaman selama ratusan tahun menghadapi penjajahan demi meraih kemerdekaan. Tetapi, kita bisa menampilkan persatuan dan meraih kemerdekaan," katanya.

Hal senada juga dikemukakan pengamat Hubungan Internasional Hariyadi Wiryawan. Menurut dia, persatuan antar faksi yang bertikai di dalam negeri Palestina adalah syarat utama kemerdekaan Palestina.

"Seperti kita tahu, Palestina belum menyatakan pendapatnya tentang masa depannya sendiri, masih banyak faksi yang bertentangan, ada yang mau Palestina dan Israel berdampingan, ada yang mau cuma ada Palestina tanpa Israel," kata Hariyadi.

Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan antar-bangsa Palestina sendiri tanpa perlu campur tangan dunia internasional.

"Apa yang mereka inginkan, baru kemudian kita dorong untuk mewujudkannya sesuai hukum internasional. Biar rakyat palestina sendiri yang menentukan masa depannya," ujarnya.

Terkait dengan sepak terjang Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina, Hariyadi berkata, "Ini kasus rumit, sebaiknya kita tetap berada di jalur mendorong tercapainya perdamaian dan kemerdekaan Palestina namun tidak berpretensi mencapai kemerdekaan (segera)."

Aneka Agenda

Sepanjang 2008 pemerintah Indonesia menggeber sejumlah kegiatan dalam upayanya mempersiapkan rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya.

Dimulai dengan pelaksanaan konferensi tingkat menteri Asia Afrika untuk kemitraan strategis pembangunan kapasitas Palestina pada Juli 2008. Konferensi itu berawal dari pemikiran negara-negara Asia Afrika bahwa setelah 50 tahun sejak KAA 1955 di Bandung, ternyata masih ada negara yang belum merdeka.

Pada konferensi itu Indonesia menggagas program bantuan peningkatan kemampuan bagi 1.000 warga Palestina dalam lima tahun mendatang.

"Pemerintah Indonesia berencana memberikan bantuan peningkatan kemampuan pada 1.000 warga Palestina melalui berbagai pelatihan selama lima tahun. Jadi, sekitar 200 tiap tahun," kata Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Departemen Luar Negeri Primo Alui Joelianto.

Konferensi itu merupakan lanjutan dari dua konferensi lain mengenai Palestina yang diselenggarakan pada akhir 2007 dan awal 2008, yaitu Konferensi Annapolis di Amerika Serikat yang berusaha mendudukkan Israel dan Palestina dalam satu meja perundingan dan Konferensi Negara-negara Donor (Uni Eropa) untuk dukungan atau bantuan ekonomi bagi Palestina di Paris.

Hingga Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai Bantuan bagi Palestina yang diselenggarakan pada 31 Oktober-2 November 2008 yang mempertemukan 300 LSM dari dalam negeri dan luar negeri.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Konferensi yang juga wakil ketua Komisi III DPR Suripto, konferensi itu mempertemukan kalangan LSM dari berbagai negara untuk mendiskusikan langkah atau cara serta ide mendukung masyarakat palestina dalam rangka membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka.

Sebelumnya pemerintah Indonesia juga menggagas sejumlah upaya, antara lain pelatihan di bidang inkubator bisnis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Palestina dan para diplomat.

Pelatihan itu berlandaskan atas pemikiran mengenai kepentingan upaya mendukung perbaikan ekonomi Palestina. Sengketa berkepanjangan selama 60 tahun tentu membuat rakyat Palestina hidup dalam penderitaan dan menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi Palestina.

Oleh karena itu, menurut Primo, perbaikan ekonomi Palestina merupakan hal sangat penting dan perlu didukung. Dalam kaitan ini, usaha kecil menengah (UKM) dengan sifatnya sebagai bidang tangguh dan berdayatahan diharapkan menjadi landasan perbaikan ekonomi Palestina, katanya.

Sementara itu ditemui saat melantik 10 diplomat Palestina pertengahan tahun ini, Hassan mengatakan bahwa Indonesia melihat pelatihan diplomat sebagai kegiatan awal dari tekad negara Asia-Afrika membantu Palestina meningkatkan kemampuannya.

"Melalui ini, kita memberikan momentum pada upaya memberikan pelatihan di berbagai bidang dan mendorong bangsa lain Asia-Afrika melakukan hal serupa dalam rangka menyiapkan kemerdekaan Palestina," katanya.

Hassan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat mengharapkan proses tersebut terus bergulir, sehingga pada lima tahun mendatang makin banyak rakyat Palestina memanfaatkan kegiatan itu.

Menteri Luar Negeri juga menghargai kegigihan diplomat Palestina, yang harus melewati berbagai rintangan dan kesulitan untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Hubungan Luar Negeri Palestina Hani Mk Odeh, yang juga peserta pelatihan itu, mengatakan bahwa pelatihan seperti itu sangat berguna bagi mereka.

Ia juga mengakui bahwa perjuangan untuk dapat keluar dari Palestina tidak mudah. Untuk dapat menuju Amman, Yordania, Odeh harus melalui perbatasan Jericho, yang dijaga pasukan Israel. Agar dapat memperoleh ijin keluar, Odeh mengaku kepada penjaga bahwa ia akan mengunjungi keluarganya di Yordania. (*)

Presiden Yudhoyono Buka Trade Expo Indonesia 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Trade Expo Indonesia ke-23 di Jakarta International Expo Kemayoran, Selasa.

Trade expo 2008 bertema "Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia" itu dilangsungkan pada 21-25 Oktober 2008 dan diikuti oleh sedikitnya 850 peserta dariusaha kecil menengah (UKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan 12 pemerintah Provinsi.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengingatkan publik Indonesia untuk mencintai produk-produk Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah memperkuat pasar domestik dan mengurangi nilai impor untuk menghemat devisa negara.

Turut mendampingi Presiden pada acara pembukaan Trade Expo Indonesia 2008 antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Jusman Syafeii Djamal, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Sebelum membuka acara, Presiden memberikan penghargaan Primaniyarta 2008 kepada 27 eksportir.

Penghargaan tersebut dibagi atas lima kategori yaitu eksportir berkinerja, pembangunan merek global, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) eskpor, usaha kecil, dan pelaku eskpor ekonomi kreatif.

Penghargaan Primaniyarta diberikan pemerintah sejak 1992 kepada eskportir yang dinilai berprestasi. Pemberian penghargaan itu sempat terhenti ketika terjadinya krisis moneter pada 1998 hingga 2000. Namun, sejak 2001 pemberian penghargaan tersebut dilanjutkan kembali.

Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memotivasi dunia usaha agar lebih giat meningkatkan nilai ekspor non migas serta mendorong pertumbuhan jumlah pelaku eskpor non migas.

Pemerintah menargetkan transaksi dagang dari Trade Expo 2008 sebesar 220 juta dolar AS. Pada 2007, nilai transaksi dagang yang diperoleh dari ajang yang sama senilai 200 juta dolar AS.

Setidaknya, telah tercatat 2.300 pembeli dari 108 negara yang menyatakan siap hadir di ajang promosi dagang Indonesia terbesar pada 2008 tersebut.

Trade Expo 2008 merupakan ajang tahunan yang mempromosikan produk dan jasa non komoditas yang kompetitif serta manawarkan nilai lebih bagi pengunjung dan pembeli.

Sepuluh jenis produk utama Indonesia yang akan dipamerkan pada TEI 2008 yakni produk mebel, elektronik, alas kaki (sepatu), udang, kopi, kakao, karet/produk karet, komponen otomotif, minyak sawit, dan tekstil/produk tekstil.

Sementara lebih dari 800 peserta dari berbagai provinsi di tanah air akan menampilkan produk unggulan dan ciri khas daerah masing-masing yang diharapkan bisa menarik para pembeli dari mencanegara.(*)

Pameran Inno-Tech 2008 Akan Digelar di Seoul

-- Acara terbesar untuk usaha kecil menengah (UKM) di Korea
-- 500 usaha kecil dan menengah di berbagai sektor seperti bioteknologi, elektronika, teknologi informasi dan banyak lagi akan memamerkan produk pada Pameran Inno-Tech 2008
-- 23 -26 Oktober 2008, COEX, Seoul, KOREA

SEOUL, 18 September (ANTARA/Xinhua-PRNewswire-AsiaNet) -- Pameran yang menampilkan teknologi inovatif yang dikembangkan oleh usaha kecil dan menengah Korea akan digelar di Seoul.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20080917/HKW004 )

Inno-Tech 2008, yang berlangsung mulai tanggal 23 sampai 26 Oktober, akan disponsori oleh Badan Usaha Kecil dan Menengah dan diselenggarakan oleh Innobiz Association. Ia akan digelar di COEX Pacific Hall di Samseong-dong, Seoul.

Di bawah tema "Pencipta Nilai Innobiz", Pameran Inno-Tech 2008 adalah pameran terbesar di Korea yang khusus digelar untuk usaha kecil dan menengah.

Usaha kecil dan menengah Korea berteknologi inovatif akan ikut serta dalam acara ini, dan banyak produk inovatif yang dibuat oleh perusahaan asing akan ditampilkan pada Pameran Inno-Tech 2008.

Sekitar 500 perusahaan di berbagai sektor termasuk elektronika, teknologi informasi, permesinan, tekstil, bioteknologi, makanan, konstruksi, teknologi hijau, kimia, dan logam akan ikut serta dalam pameran ini.

Selama pameran, akan ada penghargaan yang diberikan oleh Presiden dan Perdana Menteri atas keunggulan produk dan peserta akan dapat melihat produk peraih penghargaan.

Di samping itu, daerah "Konsultasi Pembelian" akan disediakan selama pameran bagi peserta untuk bertemu dengan pembeli dalam perbincangan bisnis langsung. Jasa penerjemahan juga akan diberikan atas permintaan.

Pada hari kedua pameran, "Seminar Alih Teknologi Luar Negeri", "Seminar Investasi Luar Negeri", "Forum Bisnis Korea-Meksiko", dan riset "Perkenalan ke Hibah Penelitian untuk Perusahaan Akademisi Internasional Bersama" akan digelar untuk meningkatkan pertukaran di antara usaha kecil dan menengah Korea serta perusahaan dan pusat penelitian di luar negeri.

Seorang perwakilan panitia organisasi mengatakan, "Anda akan dapat melihat seluruh teknologi luar biasa yang dikembangkan oleh usaha kecil dan menengah Korea di satu tempat" sambil menambahkan bahwa "Setiap tahun, para pembeli dari luar negeri dan Korea memuji mutu dan penyelenggaraan pameran dan kami akan berupaya keras menarik lebih banyak peserta asing tahun ini untuk menciptakan acara yang benar-benar internasional tahun depan."

Untuk rincian tambahan, silakan kunjungi situs web resmi Inno-Tech 2008 di http://www.innotech.or.kr/english/.

Kontak:

Lee Moon Hee
Tel: +82-2-2187-9677
Email: moonee0727@innobiz.or.kr

SUMBER INNOBIZ Association

Wapres Siapkan KUR Rp1 Triliun untuk KTI

Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp1 triliun untuk kelompok usaha masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) guna memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

"Wapres sediakan dana KUR untuk kelompok usaha kecil menengah (UKM) dengan bunga relatif kecil sekitar Rp 1 triliun," kata Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha (PRU) Kantor Wapres, Budi di Makassar, Senin.

Pada Rapat Konsultasi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kredit Perbankan kepada Usaha Kecil dan Menengah yang dibuka Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Budi mengatakan, peranan UKM sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, investasi dan stabilitas ekonomi.

Menurut dia, kredit usaha kecil menengah (UKM) terbukti tahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 meskipun pengelolaan usaha masih tradisional, produktivitas masih rendah, kemampuan pemasaran terbatas, akses informasi, legal formal belum jelas serta terbatas mengakses lembaga keuangan/perbankan.

Karena itu, pemerintah mendesain kredit usaha rakyat dengan maksud untuk meningkatkan akses kredit usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi terhadap perbankan sekaligus sebagai upaya pemerintah meningkatkan kapasitas modal perusahaan penjamin.

Hingga April 2008, realisasi KUR telah mencapai Rp5,2 miliar lebih dengan 445.962 debitur atau rata-rata kredit per nasabah Rp11,6 juta.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menilai, program pemberdayan UKM dan KUR yang diluncurkan pemerintah sejak Nopember 2007 akan membantu mengatasi persoalan mendasar UMKM selama ini yakni keterbatasan modal.

"Meskipun tersedia kredit pada perbankan tetapi tidak semua badan usaha mikro, kecil dan menengah bisa mendapat kredit perbankan karena adanya keterbatasan dalam penjaminan," ujarnya dan menambahkan, perbankan tidak boleh disalahkan dalam hal ini sebab mereka harus menerapkan prosedur dalam menyalurkan kredit sesuai ketentuan perbankan.

Syahrul berharap rapat implementasi KUR ini dapat menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan terkait dengan pemberian kredit kepada UKM dan KUR di lembaga perbankan BUMN dengan penjaminan pemerintah melalui perusahan penjamin.

Hasil survei Bank Indonesia tahun 2005 mencatat, pembiayaan usaha mikro mencapai 80,2 persen bersumber dari dana sendiri, usaha kecil 75,9 persen dan usaha menengah 26,35 persen.

"Ini dapat dinilai bahwa semakin mikro dan kecil usaha maka sumber permodalan makin besar dari modal sendiri sehingga perkembangan mereka tidak optimal," kata Syahrul seraya mengharapkan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang mendapat kredit perbankan dapat meningkat sehingga usaha mereka bisa lebih berkembang. (*)

Selasa, 04 November 2008

Koperasi, Berharap Berdiri di Garis Depan Penciptaan Lapangan Kerja

Bila anda memperhatikan perjalanan pagi dari arah Kebon Jeruk ke Tanah Abang, hampir selalu ada motor yang membawa baju bordiran berbungus plastik per potong yang tersusun rapi di boncengan. Bukan hanya baju namun celana panjang, pakaian tidur, dan kerudung bermanik-manik.

Dari arah sebaliknya, bila sore hari tiba, sering ada motor yang membawa gulungan kain atau kain batik, ke arah Kebon Jeruk Raya.

Rupanya ada banyak usaha rumahan bergerak di bidang konfeksi di sekitar Kebon Jeruk Raya.

Ibu-ibu teman sekolah anak saya juga banyak yang mengerjakan “payetan” di waktu senggangnya. Payetan adalah istilah untuk menyebut seni merangkai benda berbentuk butiran yang diberi lubang, biasanya disusun berbentuk pola tertentu di atas sehelai kain. Semakin rumit dan besar payetan, makin menambah harga jualnya.

Biasanya ibu-ibu mengambil satu kodi kerudung beserta bahan baku berupa manik-manik dari pemilik konfeksi, mengerjakan di rumah sesuai pola dan pesanan untuk kemudian ditukar dengan uang sekitar Rp12.000 hingga Rp20.000 per kodi, tergantung banyak sedikitnya payetan, tingkat kesulitan dan kualitas bahan. Untuk yang sudah trampil, bisa menyelesaikan satu kodi per hari.

Kaum ibu dan remaja putri merasa senang dengan pekerjaannya karena bisa menghasilkan uang tanpa mengorbankan waktu di luar rumah. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu sambil menunggu anaknya sekolah, sambil menunggu cucian kering atau melakukan aktifitas rumah tangga yang lain, meski upah yang didapat tidak bisa dikatakan besar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa industri konfeksi adalah industri padat karya. Dan semua pasti sefaham bahwa melimpahnya tenaga kerja lepas adalah keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Namun yang saya tahu, ternyata kaum ibu itu hanya pekerja lepas, bukan anggota koperasi. Dan belum ada data yang mendukung apakah pemilik-pemilik konfeksi itu adalah anggota koperasi. Di situs Kementerian Negara Koperasi dan UKM memang cuma ada beberapa buah UKM fashion, garment, embroidery dan pashmina di Kebon Jeruk.

Mungkin perlu studi yang lebih mendalam untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar kesadaran ibu rumah tangga untuk bergabung membentuk koperasi. Dan mungkin perlu pula publikasi hasil-hasil penelitian yang pernah ada tentang bagaimana persepsi masyarakat melihat koperasi “sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan.”

Definisi Koperasi

Koperasi, seperti yang lazim kita diketahui, memiliki tujuannya yang mulia yakni untuk mensejahterakan anggotanya. Mengutip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 27 Revisi 1998, disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah, anggota koperasi memiliki identitas ganda, sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil. Pembagian keuntungan -- disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU-- biasanya dihitung berdasarkan andil anggota. Sebagai misal pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Perkoperasian, pengelompokan koperasi secara umum ada tiga yakni koperasi konsumen, produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Namun koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Dalam hal ini koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis yakni Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa

Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan namanya adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli, menjual barang konsumsi.

Definisi Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang melakukan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Sedangkan Koperasi Jasa, adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Selanjutnya adalah Koperasi Produsen, koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM = Usaha Kecil Menengah) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

UKM

Seberapa besar peran UKM membuka lapangan kerja sebagai upaya mengentaskan kemiskinan? Rupanya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membuktikan peran koperasi dalam memberi kontribusi mereduksi angka kemiskinan.

Sebenarnya program-program pemberdayaan Usaha Skala Mikro sudah tersusun rapi di Rencana Kerja Jangka Menengah Menteri Negara Koperasi danusaha kecil menengah (UKM). Bahkan program pemberdayaan Usaha Skala Mikro adalah satu dari lima program Menegkop & UKM yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode tahun 2004-2009.

Di situs http://www.depkop.go.id tertulis bahwa “Tujuan program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.”

Jadi jelaslah bahwa UKM memang diharapkan berdiri di garda depan program pengetasan kemiskinan. UKM seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja, yang pada gilirannya sanggup mengentaskan kemiskinan anggotanya. Dan memang kita sadar bahwa jumlah orang miskin makin membengkak tiap tahunnya.

Menurut data versi Bank Dunia, yang menggunakan indikator kemiskinan moderat, yaitu pendapatan kurang dari dua dolar AS per hari, maka penduduk miskin Indonesia mencapai 49 persen atau separuh total jumlah penduduk (sekitar sekitar 108,7 juta orang )

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa atau turun 2,13 juta (5,4 persen) dibanding kondisi pada Maret 2006 sebesar 39,30 juta.

Perbedaan angka tersebut dikarenakan parameter yang digunakan berbeda, masing-masing memiliki alasan yang dapat diterima. Namun semuanya berbicara masalah jumlah orang miskin yang tidak bisa dikatakan kecil jumlahnya.

Dalam laporan BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM yang dirilis 16 September 2005, tentang perkembangan indikator makro UKM tahun 2005 disebutkan bahwa, “Seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Indonesia tahun 2004, sumbangan Usaha Kecil Menengah semakin jelas pangsanya terhadap penciptaan nilai tambah nasional, karena lebih dari separuhnya diciptakan oleh UKM (55,88 persen) sekaligus mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat menekan tingkat pengangguran”.
Pada bagian selanjutnya disebutkan bahwa jumlah unit usaha UKM tahun 2004 sebesar 43,22 juta naik 1,61 persen terhadap tahun sebelumnya, sementara jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UKM pada tahun yang sama sebesar 79,06 juta pekerja yang ternyata lebih rendah 337.332 pekerja dibandingkan tahun 2003 sebanyak 79,40 juta pekerja.

Data-data diatas hanyalah angka-angka yang masih perlu dikaji dan masih perlu tindakan nyata untuk benar-benar mewujudkan peran UKM membuka lapangan kerja.

Penyerapan Tenaga Kerja

Namun kita patut bersyukur dan tetap berharap bahwa UKM mampu menyerap tenaga kerja. UKM haruslah mendapat prioritas dan perhatian penentu kebijakan. Dan yang lebih penting kontrol sosial dari kalangan akademisi maupun politisi terhadap program-program pemerintah harus diperhatikan, agar sasaran tercapai dengan efisien dan efektif serta jauh dari aroma korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kiranya kritik dari sejumlah pengamat perkoperasian harus kita cermati, bahwa fungsi utama Kementerian Negara Koperasi dan UKM harusnya mampu memfasilitasi tiga hal. Pertama harus mampu memfasilitasi kiprah koperasi dan UKM dari sisi managemen. Kedua berkomitmen membantu koperasi dan UKM untuk mengakses permodalan dan yang ketiga harus mampu menjembatani para pelaku ekonomi sektor riil untuk memasarkan produk mereka.

Sangat diharapkan optimalisasi kinerja kementerian termasuk penyederhanaan struktur birokrasi, sehingga program mulia penciptaan 6 juta pelaku wirausaha baru dan pembentukan 70 ribu koperasi sehat akan segera terwujud.

Melihat Koperasi Tetangga

Mungkin kita patut melihat perkembangan koperasi di negeri Gajah Putih, Thailand. Menurut data yang kami peroleh, Thailand membentuk Departemen Promosi Koperasi yang memiliki visi mempromosikan dan mengembangkan koperasi atau kelompok-kelompok petani dengan tujuan agar mereka mencapai ketahanan dan kemandirian.

Seluruh kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya. Mereka menjabarkan tanggungjawab operasionalnya dengan mempopulerkan idiologi dan prinsip-prinsip koperasi. Sementara dari segi kelembagaan pemerintah mendukung peningkatan proses pembelajaran, peningkatan kapasitas bisnis yang bermuara pada efisiensi operasional.

Dan yang lebih penting adalah mendorong penguatan jaringan bisnis koperasi pada tingkat internasional. Namun secara konsepsional, setiap praktek bisnis harus sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. (Disini pemerintah memfasilitasi setiap kajian dan penelitian yang dibutuhkan).

Thailand terkenal dengan produk-produk pertaniannya. Rupanya pemerintahnya mendorong penguatan di sisi hulu dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama peningkatan kapasitas produksi berstandar mutu tinggi. Kedua departemen koperasi melakukan pendampingan penanganan standar manajemen pasca panen untuk menambah nilai dari proses produksi. Yang ketiga pemerintah terlibat dalam merehabilitasi pengelolaan administrasi dan mengefisienkan peran kelompok tani.

Kegiatan tersebut mempermudah tugas pemerintah mengklasifikasi koperasi yang sehat yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan. Dari klasifikasi yang bagus maka Thailand dapat merumuskan database koperasi maupun kelompok-kelompok tani.

Thailand senantiasa mendorong pendirian jaringan di antara koperasi dan petani. Yang tak kalah penting, adalah dukungan pemberian suku bunga rendah, khusus bagi koperasi dengan kelompok-kelompok tani yang aktif.


Itu semua adalah gambaran sekilas kondisi perkoperasian di negara tetangga. Masih banyak referensi keberhasilan koperasi di berbagai belahan dunia. Koperasi kita, harus berbenah diri agar benar-benar mampu menjadi soko guru perekonomian bangsa. Semoga kita bangsa Indonesia bisa menemukan formula yang pas untuk kemajuan perkoperasian di tanah air.

Sebagai penutup, kemajuan koperasi juga adalah tangungjawab kita semua, komponen bangsa, peran serta masyarakat, media dan lembaga swadaya masyarakat mutlak dibutuhkan.

Semoga lapangan kerja kian terbuka, kesempatan berkarya senantiasa ada dengan dukungan penuh pemerintah Indoenesia.

04/01/08 21:01

Senin, 03 November 2008

Lembaga Penjamin Kredit Perkuat Usaha Kecil Menengah (UKM)

Lembaga Penjaminan kredit (LPK) merupakan kebijakan tepat bagi Indonesia dalam memperkuat usaha kecil menengah.

Negara-negara maju di Asia antara lain Jepang, Korea dan Taiwan berhasil mengembangkan usaha kecil menengah sampai taraf global melalui sistem penjaminan kredit, kata Dirut Askrindo, Chairul Bahri di Nusa Dua, Bali Selasa.

Di sela-sela acara pembukaan Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) ke-20, ia mengatakan, Indonesia salah satu negara di kawasan Asia yang paling awal menerapkan sistem jaminan kredit bagi usaha kecil menengah.

"Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mendirikan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai lembaga penjamin kredit (LPK) pertama di Indonesia.

Berdirinya LPK pertama tahun 1971 itu disertai dengan mendirikan Lembaga jaminan Kredit Koperasi (JKK) tahun 1972. Melalui ACSIC Indonesia dapat belajar bagaimana negara-negara maju itu mengembangkan strategi penjaminan usaha kecil menengah (UKM) yang efektif dan efisien.

Penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu strategi yang tepat bagi Indonesia dalam memperkuat LPK. Permodalan yang kuat bagi sebuah LPK mutlak diperkukan, mengingat modal merupakan indikator utama dalam menanggung resiko.

"Adanya penyertaan modal semacam itu, LPK dapat memperbesar kapasitas penjaminan, sekaligus terjaminnya sustainability, karena didukung pemerintah," ujar Chairul Bahri.

Sementara Direktur Utama Perum Sarana Nahid Hudaya menambahkan, LPK di Indonesia mencita-citakan adanya Undang-Undang penjamin kredit.

Hal itu didorong oleh adanya keinginan dan keputusan pemerintah anggota ACSIC, bahwa UKM ingin mengakses bank melalui lembaga penjamin.

Dengan demikian tidak akan ada "avonturir" yang meminta kredit perbankan, jika dia gagal maka selamanya tidak dilayani perbankan. Jadi ada satu pendidikan kepada masyarakat, bahwa kejujuran memegang peran yang sangat penting," harap Nahid Hudaya.

6/11/2007